pajak penghasilan
-
Ekonomi •DJP Kalselteng Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan Badan Sebelum Batas AkhirKanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.
-
News •DJP Catat 11,22 Juta Pelaporan SPT Tahunan 2025 dan 18 Juta Aktivasi CoretaxDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.
-
News •Praktisi Sediakan Pos Bantuan Pajak Probono, Mudahkan Pelaporan SPT Tahunan PPh WargaPraktisi perpajakan menyediakan layanan Pos Bantuan Pajak Probono (Posbapao) untuk bantu warga lapor SPT Tahunan PPh, terutama yang terkendala sistem digital. Layanan ini gratis dan pastikan pelaporan tepat waktu.
-
News •Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp5,3 Triliun per Februari 2026, Tumbuh SignifikanRealisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Realisasi Belanja APBN NTT ini menandakan aktivitas ekonomi yang membaik di daerah tersebut.
-
News •Penerimaan Pajak Manokwari Tembus Rp78,5 Miliar Awal 2026, KPP Pratama Catat Pertumbuhan ImpresifKPP Pratama Manokwari mencatat Penerimaan Pajak Manokwari sebesar Rp78,5 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi yang tertinggi secara regional, menandakan potensi ekonomi yang kuat di Papua Barat.
-
News •Tingkat Kepatuhan Tinggi: 99 Persen ASN Kemenkeu Selesaikan Pelaporan SPT via Coretax Lebih AwalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?
-
News •DJP Jelaskan Tujuan Pemotongan Pajak THR untuk Pemerataan Beban PajakDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.
-
News •DJP Optimistis Target Laporan SPT PPh 8,5 Juta Tercapai Akhir Maret 2026Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yakin target laporan SPT PPh tahun pajak 2025 akan mencapai 8,5 juta hingga akhir Maret 2026, didukung inovasi layanan digital dan upaya proaktif DJP.
-
News •DJP Catat 6 Juta Wajib Pajak Selesai Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan sebanyak 6 juta wajib pajak telah menuntaskan Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 per 5 Maret 2026, namun masih ada jutaan wajib pajak yang ditunggu.
-
News •KPP Pratama Kupang Sediakan Loket Akhir Pekan untuk Percepat Pelaporan SPT TahunanKPP Pratama Kupang membuka layanan khusus akhir pekan untuk memfasilitasi Pelaporan SPT Tahunan. Ini upaya percepatan dan antisipasi gangguan sistem jelang batas akhir.
-
News •Pemkot Palangka Raya Perkuat Kemampuan ASN dalam Pengisian SPT Tahunan Guna Optimalkan Kepatuhan PajakPemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan kemampuan ASN dalam pengisian SPT Tahunan, khususnya dengan adopsi sistem Coretax yang modern dan terintegrasi.
-
Ekonomi •Progres Pelaporan SPT Tahunan via Coretax Dekati 400 Ribu Per Januari 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan progres pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax telah mencapai 398.091 SPT per 21 Januari 2026, mendekati target 400 ribu.
-
Ekonomi •Gaji Rp10 Juta Bebas PPh 21: Kebijakan Stimulus atau Dilema Pemerataan?Pemerintah mengumumkan kebijakan gaji Rp10 juta bebas PPh 21 mulai tahun 2026. Namun, insentif ini hanya berlaku untuk sektor tertentu, menimbulkan pertanyaan tentang pemerataan dan efektivitas stimulus ekonomi.
-
Ekonomi •Kabar Baik! Pekerja 5 Sektor Padat Karya Bebas PPh 2026, Ini DetailnyaPemerintah resmi menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu sepanjang 2026. Kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah 2026 ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan menstimulus ekonomi nasional.
-
News •Fatwa Pajak Berkeadilan MUI Ditetapkan: Objek Pajak Hanya untuk Produktivitas dan Kebutuhan SekunderMajelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa pajak berkeadilan sebagai respons atas keresahan publik terhadap kenaikan pajak, menekankan objek pajak pada harta produktif dan kebutuhan sekunder.
-
Ekonomi •DJP Usulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen: Sasar Celah Penghindaran Pajak dan Perpanjangan Insentif UMKMDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengusulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen untuk menutup celah penghindaran pajak dan memastikan fasilitas tepat sasaran, sekaligus memperpanjang insentif UMKM.
-
Ekonomi •Fakta Pajak: DJP Ingatkan UMKM Tidak Pecah Bisnis Demi Insentif Pajak 0,5 PersenDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya?
-
Ekonomi •Wamenkeu Pastikan DBH PPh 21 Berbasis Domisili Berlaku 2026: Ini Manfaatnya untuk Daerah!Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengumumkan skema DBH PPh 21 berbasis domisili akan diterapkan pada tahun 2026. Temukan alasan dan potensi dampaknya bagi keuangan daerah di sini!
-
News •Fakta Pajak Warisan: Ternyata Warisan Tidak Kena Pajak Penghasilan, Simak Penjelasan Lengkap DJP!Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa warisan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Simak detail aturan dan cara pengajuan bebas Pajak Warisan di sini!
-
Perbedaan Kurang Bayar dan Lebih Bayar saat Lapor Pajak SPT Tahunan, Penting DipahamiArtikel ini membahas perbedaan antara kurang bayar dan lebih bayar pajak, serta hak dan kewajiban yang Anda miliki!