Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp5,3 Triliun per Februari 2026, Tumbuh Signifikan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026. Angka ini setara dengan 17,96 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menandakan percepatan pelaksanaan kegiatan. Kenaikan belanja ini mengindikasikan bahwa berbagai program kementerian dan lembaga di NTT mulai berjalan lebih optimal di awal tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Adi Setiawan, menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Realisasi belanja yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah NTT.

Belanja Pemerintah Pusat Dorong Perekonomian Lokal

Belanja pemerintah pusat di NTT telah terealisasi sebesar Rp932,02 miliar hingga Februari 2026. Angka ini mencapai 10,01 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat.

Komponen belanja ini terdiri dari beberapa pos penting yang mendukung operasional dan pembangunan. Belanja pegawai menyumbang Rp608,80 miliar, sementara belanja barang tercatat Rp220,52 miliar.

Selain itu, belanja modal mencapai Rp102,69 miliar, yang berperan dalam investasi pembangunan infrastruktur dan aset. Ada pula belanja bantuan sosial sebesar Rp0,01 miliar yang ditujukan untuk mendukung masyarakat.

Peningkatan belanja ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat yang efektif sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi di NTT.

Pendapatan Negara dan Hibah Alami Kenaikan

Pendapatan negara dan hibah di NTT juga menunjukkan performa positif dengan realisasi sebesar Rp449,40 miliar. Capaian ini setara dengan 11,74 persen dari target yang telah ditetapkan.

Angka ini mencerminkan pertumbuhan tahunan (yoy) sebesar 14,76 persen, menunjukkan peningkatan penerimaan yang konsisten. Peningkatan ini menjadi indikator kesehatan ekonomi wilayah.

Adi Setiawan menjelaskan bahwa penerimaan tersebut didukung oleh dua komponen utama. Komponen ini meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang signifikan.

Kenaikan pendapatan negara ini penting untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Kontribusi dari berbagai sektor menunjukkan potensi ekonomi NTT yang terus berkembang.

Kontribusi Perpajakan dan PNBP Stabilkan Penerimaan

Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung dengan kontribusi sebesar Rp299,35 miliar hingga Februari 2026. Angka ini menunjukkan kepatuhan dan aktivitas ekonomi yang stabil di NTT.

Secara rinci, penerimaan perpajakan didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp190,22 miliar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memberikan kontribusi besar dengan Rp156,00 miliar.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp150,06 miliar, menambah kekuatan penerimaan daerah. PNBP didukung terutama dari Badan Layanan Umum (BLU) layanan pendidikan sebesar Rp64,52 miliar.

PNBP fungsional layanan fasilitas kesehatan juga berkontribusi sebesar Rp17,52 miliar, menunjukkan peran sektor kesehatan. Capaian ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan layanan publik di NTT memberikan kontribusi baik terhadap penerimaan negara.

DJPb NTT Perkuat Koordinasi untuk APBN Berkualitas

Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Adi Setiawan, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Koordinasi yang erat akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

Kanwil DJPb NTT akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh wilayah. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan APBN dan APBD berjalan lebih efektif dan efisien.

Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat NTT.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya serius dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. Peningkatan kualitas belanja dan penerimaan akan terus menjadi prioritas utama.

Sumber: AntaraNews