Data DJP: Pelaporan SPT Capai 10,7 Juta Hingga 5 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku Januari hingga Desember, pelaporan mencapai 894.537 SPT dalam rupiah dan 1.496 SPT dalam dolar AS.

Hingga tanggal 7 Mei 2026, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima mencapai 13.193.052.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 12.109.636.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 10.151.854 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

DJP mencatat 11,4 juta SPT telah dilaporkan hingga 19 April 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 18,1 juta wajib pajak.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.729.122 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.654.060 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi kini dapat memperpanjang pelaporan SPT Pajak hingga satu bulan, berakhir April 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan mutasi pegawai Kemenkeu dengan memindahkan ratusan staf Direktorat Jenderal Anggaran ke Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan efisiensi dan menekan belanja negara.

Sebanyak 65 ribu wajib pajak aktif di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari telah mengadopsi sistem Coretax sejak diberlakukan nasional pada 1 Januari 2025, menjanjikan kemudahan administrasi perpajakan yang lebih baik.

DJP merinci, dari total pelaporan tersebut sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dengan tahun buku Januari–Desember.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Target Rasio Pajak Indonesia 11 persen pada 2027, menjanjikan bonus bagi pegawai pajak dan bea cukai untuk genjot penerimaan negara.