DJP Catat 11,4 Juta SPT Dilaporkan hingga 19 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.729.122 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.654.060 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.468.238 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.315.880 SPT.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 10.124.668.

DJP mencatat 9,66 juta SPT telah dilaporkan hingga akhir Maret 2026. Aktivasi Coretax juga menembus 17,1 juta, didominasi wajib pajak orang pribadi.

DJP mencatat 9,07 juta SPT telah dilaporkan hingga 25 Maret 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 16,8 juta wajib pajak.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 7.826.341 SPT.

DJP mencatat 8,78 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 22 Maret 2026. Aktivasi akun Coretax juga meningkat menjadi 16,6 juta wajib pajak.

DJP mencatat 8,58 juta SPT Tahunan 2025 telah dilaporkan hingga 17 Maret 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai lebih dari 16,5 juta wajib pajak.

Hingga awal Maret 2026, Direktorat Jenderal Pajak mencatat lebih dari 167 ribu wajib pajak di Papua telah menuntaskan Pelaporan SPT Tahunan, menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemudahan layanan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

Menkeu Purbaya dengan nada bercanda mengatakan Dirjen Pajak sedang sibuk menagih pajak.

DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

Bimo mengatakan, kebijakan ini ditegakkan demi menghindari potensi kebocoran data negara terkait perpajakan yang sangat sensitif.

Adapun pada awal November 2025 lalu, Bimo mendeteksi adanya 282 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dokumen (underinvoicing).

Dia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding.

Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun.