Update Pelaporan SPT Tahunan, Capai 10,9 Juta hingga 8 April 2026

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku Januari hingga Desember, pelaporan mencapai 894.537 SPT dalam rupiah dan 1.496 SPT dalam dolar AS.

Hingga tanggal 7 Mei 2026, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima mencapai 13.193.052.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 12.109.636.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 10.151.854 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

DJP mencatat 11,4 juta SPT telah dilaporkan hingga 19 April 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 18,1 juta wajib pajak.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.729.122 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.654.060 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.468.238 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mengeluarkan kebijakan penting dengan menghapus denda pajak keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak badan untuk tahun pajak 2025, bertujuan menjaga kepatuhan dan kel

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku melaporkan lebih dari 312 ribu wajib pajak telah berhasil melakukan aktivasi Coretax, menandakan peningkatan adaptasi terhadap transformasi digital perpajakan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas untuk menindak oknum yang kembali menggunakan vendor sistem Coretax yang telah diberhentikan, mengungkap praktik curang di balik pelaporan SPT Tahunan dan pentingnya transparansi.

DJP beri relaksasi pelaporan SPT 2025 hingga 30 April 2026. Wajib pajak tetap bisa lapor tanpa denda atau bunga meski terlambat.

Perombakan jabatan yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan angka restitusi pajak. Ini juga sebagai upaya untuk menertibkan pengambilan kebijakan.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan mutasi pegawai Kemenkeu dengan memindahkan ratusan staf Direktorat Jenderal Anggaran ke Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan efisiensi dan menekan belanja negara.

Sebanyak 65 ribu wajib pajak aktif di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari telah mengadopsi sistem Coretax sejak diberlakukan nasional pada 1 Januari 2025, menjanjikan kemudahan administrasi perpajakan yang lebih baik.

DJP merinci, dari total pelaporan tersebut sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dengan tahun buku Januari–Desember.