SPT Pajak

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.468.238 SPT.

Seluruh pelaporan tersebut dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax, baik melalui aplikasi utama maupun formulir elektronik tersedia.

DJP menerima 2.906.662 SPT Tahunan PPh 2025 hingga 18 Februari 2026. Aktivasi akun Coretax DJP juga meningkat menjadi 13,9 juta wajib pajak.

Suryo merinci, jumlah pelaporan tersebut terdiri atas 975.194 SPT Tahunan PPh Badan yang tumbuh 7,30 persen dan 12.393.466 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,51 persen.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak , Yon Arsal tidak melarang warga negara Indonesia (WNI) membeli rumah di luar negeri. Asalkan aset tersebut dilaporkan ke kantor pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mencatat Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 939.948 atau 48,77 persen dari total Wajib Pajak Badan. Dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, terjadi kenaikan kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 4,13 persen.

Seorang pengusaha bernama Kami Tohari (50) divonis penjara selama 2 Tahun dan dan didenda sebesar Rp2 miliar karena sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menyatakan hingga saat ini tidak ada instruksi dari pusat terkait perpanjangan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2022.

Selain itu wajib pajak juga dapat mengakses kolom pesan pada titik Google Maps Kanwil DJP Jawa Tengah II. Layanan di sosial media ini dapat diakses hingga pukul 23.59 WIB pada tanggal 31 Maret 2023.

Hari ini merupakan hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan PPh Orang Pribadi. Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan segera melaporkan SPT tahunannya untuk mengkonfirmasi hasil pemotongan pajak yang telah dilakukan perusahaan.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II mencatat, jumlah penyampaian SPT Tahunan untuk tahun pajak 2022 per tanggal 24 Maret 2023 mengalami peningkatan. Yakni mencapai 1,83 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pelaporan SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sejak 13 Maret 2023, telah menerima 7,1 juta SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dengan rincian 6,9 juta SPT orang pribadi dan 217 ribu SPT badan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan, peluncuran fitur ini sebagai solusi bagi masyarakat yang lupa terhadap electronic filling identification number (EFIN). EFIN merupakan 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak.

Selain orang pribadi, dia juga mengimbau pelaporan pajak untuk perusahaan bisa lebih awal sebelum 30 April 2023 dengan alasan yang sama.

Untuk rinciannya, pelaporan SPT Tahunan tersebut terdiri dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang dilaporkan secara elektronik sebanyak 6,7 juta SPT. Sedangkan, SPT PPh OP yang dilaporkan secara manual sebanyak 143.430 SPT.

Wajib Pajak menggunakan SPT untuk melaporkan berapa besaran pajak yang dikeluarkannya. Caranya pun mudah dan bisa dilakukan secara online di rumah masing-masing.

Kementerian Keuangan telah membuka akses bagi masyarakat untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) di periode awal tahun. Untuk wajib pajak individu, batas akhir pelaporan SPT 2022 yaitu 31 Maret 2023.

Terkini, pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum tanggal 28 Februari setiap tahun. Padahal sebelumnya batas akhir pelaporan setiap tanggal 31 Maret.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahkan khawatir kejadian ini berdampak terhadap partisipasi masyarakat melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT).

KPK sudah sering melakukan penyelidikan yang berawal dari LHA PPATK terkait transaksi mencurigakan pejabat negara. Dari laporan PPATK menurut Ali, KPK bisa mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU).