Satgas PRR Perkuat Mitigasi Bencana Susulan di Aceh, Fokus pada Jembatan Rusak dan Sinkhole Raksasa

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra terus memperkuat langkah mitigasi di sejumlah titik yang berpotensi mengalami bencana susulan di wilayah terdampak hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga mengutamakan keselamatan masyarakat serta meningkatkan ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari penguatan mitigasi, Tim Satgas PRR Aceh bersama balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan PT Hutama Karya, melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah serta lokasi sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, pada Jumat (12/6/2026).

Kedua lokasi tersebut menjadi perhatian khusus karena masih menyimpan risiko lanjutan pascabencana. Di kawasan Enang-Enang, kerusakan jalan dan jembatan dipicu longsoran tebing serta banjir bandang. Sementara di Pondok Balek, fenomena tanah amblas atau sinkhole masih berpotensi meluas dan mengancam lahan pertanian, akses transportasi, hingga jaringan kelistrikan.

Di kawasan Tajuk Enang-Enang yang berada di ruas Jalan Raya Bireuen–Takengon, tepatnya jalur Simpang Lancang, Desa Alur Cuncin hingga Desa Menderak, Kecamatan Pintu Rime, akses masyarakat sempat terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan.

Jalur tersebut merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan wilayah Gayo dengan pesisir utara Aceh. Selain menjadi jalur mobilitas warga, kawasan ini juga berperan penting dalam distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Meski masyarakat telah berupaya membuka kembali akses secara swadaya sehingga kendaraan dapat melintas secara terbatas, BPJN Aceh mengingatkan bahwa kondisi jalur tersebut masih sangat rawan.

Faktor tanah yang labil, medan yang curam, minim penerangan, serta kondisi jembatan yang mengalami kerusakan serius menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna jalan. Kerusakan tersebut meliputi fondasi jembatan yang patah dan mengalami kemiringan.

Satgas PRR menilai penanganan di kawasan Enang-Enang harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian teknis maupun geologi. Menurut tim, upaya membuka akses sementara saja tidak cukup tanpa memastikan tingkat keamanan jalur yang digunakan masyarakat.

Karena itu, koordinasi antara BPJN, Balai Wilayah Sungai (BWS), pemerintah daerah, dan instansi terkait terus diperkuat untuk menangani persoalan jalan, jembatan, tebing, hingga aliran sungai yang terdampak.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan rencana pembangunan jembatan shortcut yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2027. Sementara menunggu pembangunan permanen, BPJN Aceh melalui Satuan Kerja Wilayah 3 telah melakukan pemeliharaan jalan alternatif guna menjaga konektivitas jalur lintas tengah menuju Takengon.

Perhatian besar juga diberikan terhadap fenomena sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan data sementara BPJN, lubang amblas tersebut diperkirakan memiliki kedalaman mencapai 85 meter dengan luas sekitar 3 hektare. Fenomena ini telah menyebabkan hilangnya lahan pertanian milik warga, ambruknya menara listrik, serta terputusnya akses jalan di sekitar lokasi.

“BPJN dan PT Hutama Karya menyampaikan struktur tanah di area sinkhole didominasi material bekas abu vulkanik dan hampir tidak berbatu. Kondisi tersebut membuat material bawah tanah lebih mudah terkikis, terutama saat curah hujan tinggi dan dipengaruhi aktivitas gempa,” tulis Satgas PRR dalam laporan kegiatannya.

Satgas PRR mengungkapkan arah perkembangan sinkhole yang sebelumnya bergerak ke hulu Sungai Peusangan kini cenderung mengarah ke kawasan Danau Laut Tawar.

Perubahan arah pergerakan tersebut membuat potensi risiko semakin diperhatikan. Karena itu, Satgas menekankan pentingnya pemantauan harian di lokasi, pembaruan rambu-rambu peringatan, serta pembatasan aktivitas warga di area berbahaya.

Langkah-langkah tersebut dinilai mendesak untuk mencegah terjadinya korban jiwa sekaligus mengurangi dampak yang mungkin timbul apabila fenomena tanah amblas terus meluas.