UMP DKI Jakarta Ditargetkan Rampung Hari Ini, Pramono Siapkan Insentif Transportasi dan Kesehatan untuk Buruh

Pramono mengakui, dinamika dalam pembahasan UMP DKI Jakarta 2026 tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh.

Oleh Winda Nelfira - Reporter

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada hari ini, Senin (22/12).

Pramono menjelaskan, pembahasan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi pedoman dalam penetapan upah minimum. Dalam aturan tersebut, rentang penyesuaian UMP berada di kisaran 0,5 hingga 0,9.

"Pada hari ini pembahasan yang terakhir. Antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah, berada di tengah, kemudian para pengusaha dan para buruh," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12).

Pramono mengakui, dinamika dalam pembahasan UMP DKI Jakarta 2026 tidak terlepas dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh. Namun, dia memastikan Pemprov DKI Jakarta berupaya menjaga keseimbangan agar keputusan yang diambil tetap adil bagi seluruh pihak.

"Tarik-menarik pasti terjadi," ujar Pramono.

Di tengah proses pembahasan tersebut, Pramono menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah insentif tambahan bagi buruh, terlepas dari besaran UMP yang nantinya ditetapkan. Insentif tersebut ditujukan untuk meringankan beban hidup pekerja di Jakarta.

"Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan insentif bagi buruh," ucapnya.

Rincian Insentif Disiapkan

Adapun insentif yang disiapkan meliputi bantuan transportasi, layanan kesehatan, serta penyediaan kebutuhan air minum dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dengan harga yang lebih terjangkau.

"Pertama berupa transportasi. Kedua adalah berupa kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah," jelas Pramono.

Pramono menegaskan, kebijakan tersebut diambil karena Pemprov DKI Jakarta menyadari kondisi kehidupan buruh yang masih membutuhkan perhatian lebih dari negara.

"Memang kami tahu bahwa kehidupan para buruh sekarang ini juga masih perlu mendapatkan atensi atau perhatian dari pemerintah Jakarta," ujarnya.