Mendagri Ajak Pemda di Tanah Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan

Mendagri mengatakan, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mendagri memastikan Program 3 Juta Rumah bagi MBR yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendorong REI Jatim untuk memperkuat sinergi dalam percepatan penyediaan hunian layak MBR, menyoroti kontribusi signifikan pengembang dan program FLPP di Jawa Timur.

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membahas Program Rumah Layak Huni dan KUR Perumahan, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius mempercepat penyediaan rumah MBR. Kolaborasi dengan 17 kabupaten/kota serta pemangku kepentingan jadi kunci wujudkan hunian layak bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mempermudah akses perumahan murah bagi MBR melalui skema pembiayaan terjangkau, mencetak rekor distribusi perumahan subsidi.

Menteri PKP Maruarar Sirait mendesak kepala daerah permudah pengurusan Rumah Subsidi MBR, menyoroti rendahnya realisasi di Jatim dan potensi besar yang belum tergarap.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemda perbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR guna akselerasi Program Tiga Juta Rumah, sekaligus mengukur kepedulian kepala daerah.

Menurut Mendagri, saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Pemkab Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan masuk jajaran tujuh terbaik nasional dalam Evaluasi LPPD 2024, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik prima.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Wamendagri Bima menekankan otonomi daerah harus ditopang tata kelola yang efektif, efisien, dan berdampak bagi warga.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menciptakan iklim kompetitif kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang krusial bagi capaian nasional.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Tito, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan medi

Kemendagri menggelar Apresiasi Daerah Berprestasi 2026 untuk mendorong kompetisi sehat dan inovasi antardaerah.

Mendagri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berangkat dari inisiatif para tokoh Sumbagsel yang ingin mempererat kebersamaan sekaligus mendorong kontribusinya.

Mendagri menjelaskan, mekanisme reward and punishment terbukti mampu memotivasi kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan performa terbaiknya