Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan yang menjadi prioritas utama kabinet Prabowo Subianto.

Meskipun BI Rate naik, pemerintah memastikan suku bunga KPR Subsidi tetap 5 persen untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan perumahan terjangkau.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.

Pemerintah Indonesia terus mempercepat Program Perumahan Senen untuk warga yang tinggal di sepanjang rel kereta api, memastikan mereka mendapatkan hunian layak dan nyaman.

Sekretaris Kabinet dan Dirut KAI meninjau langsung progres Pembangunan Hunian Warga Senen, memastikan tempat tinggal layak segera terwujud bagi masyarakat.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

Proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjukkan progres signifikan, melampaui target awal. Pembangunan Rusun ASN Kejati Jabar ini diharapkan selesai lebih cepat dari jadwal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau langsung Program 3 Juta Rumah di Tomohon, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kementerian Pekerjaan Umum akan dilibatkan dalam rencana Pembangunan Huntara Senen, menyediakan 1.000 unit hunian sementara bagi warga yang tinggal di pinggir rel, menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra, memastikan masyarakat tidak berlama-lama di penampungan sementara.

Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi inisiatif terpadu untuk memberantas kemiskinan, tidak hanya memperbaiki rumah tidak layak huni, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, berhasil memperjuangkan 500 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Bengkulu untuk tahun 2026. Simak target selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas hunian layak.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan pembangunan 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lingga kepada pemerintah pusat, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mendesak percepatan relokasi warga Pelabuhan Ratu yang terdampak pergerakan tanah, memastikan keselamatan dan hunian layak bagi mereka.

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai progres pembangunan rusun subsidi di Cikarang seluas 30 hektare, yang ditargetkan rampung ratusan unit pada tahun 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada masalah hukum terkait rencana pemerintah menjadikan Meikarta sebagai lokasi rusun subsidi, membuka jalan bagi program hunian terjangkau ini.