Mendagri Tito: Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mendagri memastikan Program 3 Juta Rumah bagi MBR yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi, membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemda perbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR guna akselerasi Program Tiga Juta Rumah, sekaligus mengukur kepedulian kepala daerah.

Kehadiran Mendagri dalam acara tersebut menunjukkan dukungannya terhadap salah satu program prioritas Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperjuangkan perumahan layak bagi rakyat, dengan target ambisius 3 juta rumah. Simak 8 kebijakan strategisnya!

Mendagri mengatakan, saat ini sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah mendaftar program pembiayaan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Jawa Tengah atas realisasi Kredit Program Perumahan yang menempati peringkat pertama nasional, mendorong percepatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hunian.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat mengurangi masalah backlog perumahan yang ada di Indonesia dan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko) AHY mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi backlog hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong eko

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 5.525 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), menjadi langkah awal signifikan dalam mengatasi tingginya angka backlog perumahan di Bumi Anoa

DPRD DKI Jakarta menyoroti parahnya kekurangan rumah Jakarta yang mencapai 1,38 juta unit. Hunian vertikal dinilai menjadi solusi efektif di tengah keterbatasan lahan ibu kota.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen memperkuat pembiayaan mikro perumahan untuk MBR. Program ini telah membantu puluhan ribu keluarga, bagaimana detailnya?

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Kementerian Dalam Negeri bersama Garuda TV akan menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebuah penghargaan untuk pemda yang inovatif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram terus berupaya meningkatkan aktivasi IKD di tengah target besar dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data.

Sebanyak 112 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kalimantan Utara (Kaltara) kini siap beroperasi penuh, menjadi pendorong utama ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam upaya pemulihan keamanan Wamena, Papua Pegunungan, pascakonflik. Simak langkah konkret yang diambil untuk masyarakat terdampak.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.