Menteri PKP Apresiasi Capaian Jawa Tengah dalam Kredit Program Perumahan Nasional
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Jawa Tengah atas realisasi Kredit Program Perumahan yang menempati peringkat pertama nasional, mendorong percepatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hunian.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan daerah tersebut dalam realisasi kredit program perumahan. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah di posisi pertama secara nasional pada triwulan pertama tahun 2026.
Maruarar Sirait menegaskan bahwa program kredit perumahan ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan utama menggerakkan roda perekonomian. Keberhasilan Jawa Tengah menjadi bukti nyata efektivitas program tersebut. Provinsi ini berhasil menunjukkan performa luar biasa dalam mendukung agenda nasional.
Data dari Kementerian PKP menunjukkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Angka fantastis ini terhitung sejak 1 Januari hingga 1 April 2026. Realisasi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan rakyat.
Realisasi Impresif Kredit Perumahan di Berbagai Wilayah Jateng
Capaian signifikan dalam kredit program perumahan di Jawa Tengah tidak terlepas dari kontribusi berbagai kabupaten. Kabupaten Brebes memimpin dengan penyaluran sebesar Rp131,5 miliar. Disusul oleh Banyumas dengan Rp117,4 miliar, dan Sragen yang mencapai Rp115,6 miliar.
Angka-angka ini menunjukkan distribusi penyaluran yang merata dan efektif di seluruh provinsi. Keberhasilan ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengoptimalkan potensi lokal. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan di daerah-daerah tersebut cukup tinggi.
Penyaluran KUR perumahan ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan hunian layak. Lebih dari itu, program ini turut serta dalam memutar roda ekonomi lokal. Ini terjadi melalui peningkatan aktivitas konstruksi dan sektor terkait lainnya.
Menteri Maruarar secara khusus memuji kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan gubernurnya. Ia menyatakan bahwa provinsi lain harus belajar dari model keberhasilan yang diterapkan di Jawa Tengah.
Peningkatan Kuota FLPP dan Rencana Akselerasi Program Perumahan
Selain kredit program perumahan, Jawa Tengah juga mencatat kinerja gemilang dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program rumah bersubsidi ini berhasil merealisasikan 24.470 unit rumah sepanjang tahun 2025. Angka ini menandakan komitmen kuat dalam menyediakan hunian terjangkau.
Melihat performa positif ini, Menteri Maruarar Sirait mengajukan permintaan khusus. Ia meminta agar kuota FLPP untuk Jawa Tengah pada tahun 2026 ditingkatkan. Targetnya adalah mencapai 40.000 unit. Peningkatan kuota ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat.
Kementerian PKP juga telah menyiapkan berbagai rencana akselerasi program perumahan dan permukiman untuk tahun 2026. Program-program ini meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Ada pula pembangunan rumah susun dan penataan kawasan permukiman kumuh.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) genteng. Sentra genteng di Kebumen dan Jepara akan dimanfaatkan. Ini bertujuan untuk mendukung UMKM lokal dan memastikan penggunaan produk dalam negeri.
Upaya Pemprov Jateng dalam Menangani Backlog Perumahan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan tantangan besar terkait backlog perumahan. Pada tahun 2025, backlog perumahan yang berhasil ditangani di Jawa Tengah mencapai 274.514 unit. Namun, masih tersisa sekitar 1.058.454 unit backlog yang perlu diatasi.
Untuk mempercepat penanganan masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan usulan BSPS 2026. Bantuan ini secara khusus ditujukan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Wilayah yang menjadi sasaran antara lain Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang.
Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengatasi defisit perumahan. Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif. Ini akan terjadi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.
Komitmen Pemprov Jateng dalam mengusulkan program BSPS menunjukkan keseriusan. Ini adalah keseriusan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Ini juga merupakan bagian dari visi pembangunan berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8263232/original/074996000_1781869809-WhatsApp_Image_2026-06-19_at_18.45.06.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8263231/original/087876000_1781869784-365634.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5553289/original/016345400_1775927447-10.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8263193/original/075564900_1781866232-IMG_3939.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262100/original/013077900_1781770957-Didit_Prabowo_cium_tangan_Jokowi.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/24588/original/gta-5-130909b.jpg)
