Menteri PKP Maruarar Sirait Luncurkan Program BSPS 2026 di Bangkalan, Dorong Peningkatan Kualitas Hunian

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, secara resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Minggu, 3 Mei 2026. Peluncuran ini sekaligus meninjau usulan program yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat di daerah.

Dalam sambutannya di Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Bangkalan, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa alokasi Program BSPS tahun ini sangat signifikan, khususnya bagi masyarakat di Pulau Madura. Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan perumahan.

Selain Program BSPS, pemerintah juga memperkenalkan skema pembiayaan mikro perumahan dengan bunga ringan, sekitar 0,5 persen per bulan, dan tanpa agunan untuk nilai di bawah Rp100 juta. Skema ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.

Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu penerima manfaat utama Program BSPS di Pulau Madura, dengan target bedah rumah sebanyak 573 unit. Secara keseluruhan, Pulau Madura mendapatkan alokasi 3.873 unit rumah yang akan dibantu melalui program ini.

Alokasi tersebut tersebar di tiga kabupaten lain, yaitu Kabupaten Sampang dengan 1.300 unit, Kabupaten Sumenep 800 unit, dan Kabupaten Pamekasan 1.200 unit. Sementara itu, total bantuan untuk Provinsi Jawa Timur mencapai 33.000 unit, menunjukkan peningkatan tajam dari 4.165 unit pada tahun 2025.

"Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan perumahan di daerah," tegas Menteri PKP Maruarar Sirait. Peningkatan alokasi ini mencerminkan prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan perumahan rakyat.

Maruarar Sirait menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi. Sektor ini melibatkan berbagai usaha, mulai dari toko bangunan, tenaga kerja konstruksi, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga sektor perbankan.

Untuk mendukung kemandirian masyarakat, pemerintah juga menyiapkan pembiayaan mikro perumahan. Skema ini menawarkan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga yang sangat ringan, sekitar 0,5 persen per bulan.

Menurut Menteri PKP, skema pembiayaan mikro ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membangun atau memperbaiki rumahnya. Inisiatif ini melengkapi Program BSPS dalam upaya menciptakan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua.

Kehadiran Program BSPS ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah yang diwakili oleh Ansari. Ansari menyatakan bahwa program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

Konsep swadaya menjadi kekuatan utama Program BSPS, di mana masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan rumah mereka. Partisipasi aktif ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.

Dalam kunjungan lapangannya, Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung calon penerima bantuan di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan, termasuk pasangan tunawicara. Ia mengaku puas karena calon penerima telah sesuai dengan ketentuan, yaitu tinggal di rumah tidak layak huni dan berpenghasilan rendah.

Turut mendampingi Menteri PKP dalam acara tersebut adalah Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Moh Fauzan Ja'far, Forkopimda Pemkab Bangkalan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Sumber: AntaraNews