rumah layak huni

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan lebih dari Rp2,4 miliar untuk program Bantuan RTLH Sumenep, menyasar 80 unit rumah warga miskin dengan nominal Rp30 juta per keluarga penerima manfaat.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen memfasilitasi kemudahan Fasilitasi Rumah MBR Pekalongan dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mendukung program 3 juta rumah.

Pada reses periode ini, Said Abdullah menyalurkan sepenuhnya uang reses untuk membantu warga di Sumenep memperbaiki rumah mereka.

Pemprov Sulsel menyalurkan beragam bantuan senilai puluhan miliar rupiah ke Luwu, meliputi infrastruktur, pendidikan, dan pertanian, untuk percepatan pembangunan daerah yang lebih merata.

Pemerintah pusat dan daerah bersinergi mengakselerasi Penanganan RTLH Gunung Mas, menargetkan 275 unit rumah tidak layak huni tertangani pada tahun 2026.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) memperkuat Kolaborasi Baznas PP Persis untuk memperluas program pemberdayaan umat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggandeng Forum Tokoh Peduli Aceh Barat (FTPAB) memulai pembangunan rumah dhuafa bagi warga miskin, mengatasi kebutuhan mendesak akan hunian layak.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat tambahan kuota sekitar 13.000 unit dalam Program Perumahan Sumsel dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat dan pengurangan rumah tidak layak hun

Pemprov Jatim menggandeng TNI untuk mempercepat Pembangunan RTLH Jatim di Sampang dan tiga kabupaten lain di Madura pada 2026, wujudkan rumah layak huni bagi warga miskin.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen memastikan masyarakat memiliki rumah layak huni melalui Program Bedah Rumah, menyasar warga yang membutuhkan dan melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan hunian sehat dan aman.

Baznas OKU menggandeng Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk mempercepat program bedah rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Ogan Komering Ulu, memastikan dana ZIS tersalurkan tepat sasaran.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara progresif mengimplementasikan digitalisasi BSPS untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas

Menteri PKP Maruarar Sirait meluncurkan Program BSPS 2026 di Bangkalan, Madura, dengan alokasi besar untuk perbaikan rumah layak huni dan dorong ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus mempercepat upaya Pemkab Kudus Bantuan Rumah bagi warga yang tinggal di bedeng, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kodam XIV/Hasanuddin dan Pemprov Sulsel menandatangani MoU untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni. Sinergi ini bertujuan mengatasi kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.107 rumah untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Barat Daya tahun ini, sebuah peningkatan signifikan yang bertujuan mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kual

Pembangunan hunian bagi warga bantaran rel di Pasar Senen hampir rampung dengan progres mencapai 97 persen.

Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sukses bedah seratusan rumah keluarga miskin ekstrem, wujudkan komitmen pengentasan kemiskinan melalui program Bedah Rumah Gowa.

Pemerintah Kabupaten dan warga Sitaro menyambut baik Bantuan Rumah Sitaro berupa 1.000 unit hunian melalui Program BSPS dari Presiden dan Kementerian PKP, menjadi jawaban atas kebutuhan hunian layak di wilayah kepulauan.