Said Abdullah: Hanya 71 Persen Rumah Layak Huni di Madura

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyoroti kondisi rumah layak huni di Indonesia, khususnya di Madura, Jawa Timur. Saat ini, baru 71 persen rumah layak huni berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Madura.

Dia mengatakan, rakyat yang sudah memiliki rumah namun di kategorikan tidak layak huni jumlahnya juga lebih tinggi. Data rumah tak layak huni secara nasional mencapai 43,3 juta rumah tangga. Di Madura sendiri, merujuk data BPS rumah layak huni hanya mencapai 71 persen.

"Artinya ada 29 persen rumah warga Madura tidak layak huni. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang rata rata rumah layak huni mencapai 80 persen," ucap Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7).

Atas dasar itulah, sebagai bagian dari penyelenggara negara, dan diberikan amanah oleh rakyat di Madura menjalankan tugas kedewanan, sudah sepatutnya untuk ikut terlibat dalam agenda agenda memberdayakan warga memperbaiki rumahnya agar lebih layak. Oleh sebab itu, pada reses periode ini, Said Abdullah menyalurkan sepenuhnya uang reses untuk membantu warga di Sumenep memperbaiki rumah mereka.

Pada Rabo 22 Juli 2026 secara simbolik pihaknya serahkan uang reses tersebut kepada saudara saudara di Pulau Talango, Kabupaten Sumenep. Program renovasi rumah dari uang reses DPR saya salurkan kepada lima desa di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. "Penyampaian ini sekaligus sebagai bentuk pelaporan saya kepada publik sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik sebagai anggota DPR."

"Bantuan biaya perbaikan rumah kami peruntukkan kepada warga desa dari 19 Dusun, di lima desa yakni; Dusun Onggan Padike, Jate Laok, Tanjung Alang, Jate Daya, Lembana, Galise Daya, Galise Laok, Sakola’an, Masjid, Baru, Gedungan, Guntong, Pesisir, Jeruk Porot, Sarotak, Ellong, Andun, Jamaleng, dan Sarotak," tambahnya.

Warga yang menerima bantuan perbaikan rumah rata rata berada dalam rentang desil 1 sampai 3, yakni golongan masyarakat yang oleh pemerintah dikategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin.

"Selain itu, tim lapangan kami juga melakukan verifikasi fisik, atas kelayakan yang bersangkutan menerima bantuan perbaikan rumah. Setelah menerima bantuan tunai untuk perbaikan rumah, kami juga menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dalam melihat warga memperbaiki rumahnya," katanya.