Pemerintah belum berencana menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meski sejumlah negara, termasuk Jepang, menempuh langkah stimulus serupa untuk merespons potensi guncangan ekonomi global. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut pemerintah memilih mempertahankan tarif saat ini sambil terus memantau dinamika perekonomian dunia.
Purbaya menjelaskan, kebijakan Jepang memberi keringanan pajak ditempuh karena pertumbuhan ekonominya melambat. Adapun Indonesia, menurutnya, telah menggelontorkan berbagai instrumen penopang melalui subsidi dan bantuan sosial agar aktivitas ekonomi tetap terjaga.
"Belum. Tapi saya ingin monitor terus," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).
Ia menambahkan, pemerintah sudah menyalurkan beragam bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga insentif kendaraan listrik dan wacana tambahan bantuan pangan beras. "Kita kan sudah memberi banyak kan. Ada subsidi ini, ada BLT, ada KIP, ada macam-macam. Ada juga nanti subsidi motor listrik, mobil listrik, ada juga nanti mungkin beras tambahan," jelasnya.
Advertisement
Risiko Fiskal di Balik Penurunan PPN
Purbaya menggarisbawahi bahwa penyesuaian tarif PPN, baik dinaikkan maupun diturunkan, memiliki konsekuensi langsung terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan mengendalikan rasio utang.
"Jadi kita mesti mengambil langkah yang tepat untuk menyeimbangkan semuanya. Kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, sebagian dengan utang, tetapi harus menjaga utangnya tidak tumbuh terlalu besar juga," tuturnya.
Menurutnya, setiap perubahan kebijakan fiskal dan perpajakan harus dihitung saksama. Pemangkasan PPN tanpa perhitungan yang tepat berisiko memperlebar defisit anggaran tanpa memberikan dampak optimal terhadap pemulihan.
"Kalau saya kurangi PPN dan segala macam tanpa hitungan yang pas saat ekonomi belum pulih sepenuhnya, ya cuma bertambah saja (defisitnya). Jadi kita mesti menimbang semuanya dengan hati-hati," pungkasnya.