PPN

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh pemerintah mencakup tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar dalam total harga tiket pesawat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat 40 perusahaan baja yang telah teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran PPN.

KPP Pratama Manokwari berhasil mencatat realisasi pajak sebesar Rp461,3 miliar hingga Oktober 2025, didominasi sektor pemerintahan. Angka realisasi pajak KPP Manokwari ini menarik perhatian.

Asosiasi perhiasan mengusulkan skema baru pungutan Pajak Perhiasan hanya di tingkat produsen untuk atasi maraknya produsen ilegal dan optimalkan penerimaan negara. Apa dampaknya?

Berbagai isu penting mewarnai Ekonomi Sepekan, mulai dari kelanjutan Magang Nasional, potensi penurunan PPN, hingga kajian mendalam penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh yang telah mengangkut 12 juta penumpang. Apa saja dampaknya bagi Anda?

Keputusan mengenai penurunan PPN tidak akan dilakukan secara cepat.

Realisasi Penerimaan Pajak NTT hingga Agustus 2025 mencapai Rp1,29 triliun, didominasi sektor perdagangan dan jasa keuangan. Akankah target Rp3,24 triliun tercapai?

Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2025.

Peraturan baru mengenai pajak untuk transaksi emas batangan, yang diatur dalam PMK 51 dan PMK 52 Tahun 2025, dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah secara resmi menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi aset kripto.

Di negara ini, pemerintahnya sama sekali tak menarik pajak pertambahan nilai (PPN) alias nol persen.

Selain kendaraan roda empat, sepeda motor juga dikenakan tarif pajak yang bervariasi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 22 dan 23.

Inefisiensi dalam penerimaan PPN disebabkan adanya pengecualian untuk beberapa jenis barang dan jasa.

Namun, Haryanto mengingatkan bahwa pengusaha mal dan peritel masih menghadapi tantangan akibat menurunnya daya beli masyarakat di kalangan kelas menengah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menanggapi soal kenaikan PPN 12 persen untuk barang dan jasa mewah.

Di mana dasar pengenaan pajak adalah nilai lain, dalam hal ini 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.

Barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli oleh masyarakat tidak akan mengalami kenaikan PPN 12 persen.

Daftar barang tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023.