50 Juta Warga Miskin Terdata, Sistem Bansos Digital Siap Meluncur

Pemerintah tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital yang ditargetkan mampu mencakup 50 juta warga miskin. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan sistem tersebut bakal resmi meluncur secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026.

Luhut menjelaskan bahwa pengembangan sistem ini sudah berjalan sekitar satu tahun dengan Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai wilayah uji coba awal. Hingga kini, pendataan telah berhasil menjangkau 215 kabupaten/kota. 

Langkah ini diambil untuk mengikis masalah ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini kerap diwarnai kasus masyarakat berhak justru terabaikan dari daftar penerima.

"Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9).

Ia juga menegaskan kepastian bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, "Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan," ujarnya.

Setelah seluruh proses pendataan rampung, sistem perlinsos digital ini akan dihubungkan secara langsung dengan rekening bank para penerima. Luhut menargetkan uji coba penyaluran dana bansos digital via rekening ini mulai berjalan pada kuartal I-2027.

"Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya," jelas dia lagi.

Cegah Penyalahgunaan

Guna memastikan dana bansos dipakai sesuai peruntukannya—seperti kebutuhan pokok—serta mencegah penyalahgunaan untuk hal-hal negatif seperti judi online, pemerintah sedang mempertimbangkan skema penyaluran lain, salah satunya berupa kupon.

"Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam," katanya.

Melalui digitalisasi ini, celah kecurangan serta interaksi langsung antarmanusia dapat diminimalisasi.

"Jadi, di lapangan nanti akan jadi mekanisme pasar, membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil dan mengurangi korupsi. Karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi, semua akan dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi," tuturnya.