Bansos Bakal Disalurkan Tunai ke Rekening, Warga Wajib Punya Akun Bank

Pemerintah akan mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Nantinya, bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk produk, melainkan disalurkan langsung dalam bentuk uang tunai ke rekening masyarakat.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan setiap masyarakat yang ingin mendapatkan bansos nantinya wajib memiliki rekening bank.

"Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account, karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account," kata Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Luhut menjelaskan, digitalisasi perlindungan sosial tersebut dirancang untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang memang berhak mendapatkannya. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi kesalahan penyaluran bansos, baik warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan maupun warga yang menerima bantuan padahal tidak memenuhi kriteria.

Ditargetkan Mulai Oktober 2026

Luhut mengatakan sistem digitalisasi perlindungan sosial tersebut telah dipersiapkan selama sekitar satu tahun. Pemerintah menargetkan implementasi awal atau roll out dapat dilakukan pada pekan ketiga Oktober 2026. Namun, penerapannya tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, implementasi secara resmi atau 100 persen akan dilakukan pada awal tahun 2027. 

"kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out, kita berharap pada waktu itu 80% ini sudah selesai masalahnya," ujarnya.

Uji coba digitalisasi perlindungan sosial sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi. Selanjutnya, pemerintah akan memperluas uji coba di 215 kabupaten.

50 Juta Penduduk Miskin Pasti Dapat Bansos

Dengan adanya digitalisasi ini ditujukan untuk memastikan sekitar 50 juta penduduk miskin yang menjadi penerima bantuan mendapatkan haknya.

"Untuk 50 juta penduduk miskin semua pasti dapat," ungkap Luhut.

Ia menyebut pendanaan program tersebut akan bersumber dari efisiensi fiskal yang diperoleh melalui digitalisasi pemerintahan. Efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah yang secara keseluruhan dapat mencapai nilai Rp1.200 triliun. Luhut menegaskan Presiden menginginkan persoalan kemiskinan dapat ditangani secara lebih tepat sasaran hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Dengan sistem baru ini, pemerintah tidak lagi menyalurkan subsidi dalam bentuk barang atau produk, melainkan mengirimkan bantuan secara langsung kepada masyarakat melalui rekening bank.

“jadi presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” tambah Luhut.