Mulai 2027, Akses Data Warga Cukup Pakai Pindai Wajah Berbasis AI

Pemerintah tengah menyiapkan sistem Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditargetkan mulai diterapkan pada awal 2027. Melalui sistem ini, akses data masyarakat akan terhubung secara terintegrasi menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) berbasis biometrik.

Rencana strategis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Luhut Binsar Pandjaitan dalam agenda di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).

Luhut menegaskan bahwa pemanfaatan AI ini menjadi salah satu lompatan besar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemanfaatan AI akan memangkas kebutuhan interaksi tatap muka, membuat tata kelola pemerintahan lebih terbuka, sekaligus mempersempit celah terjadinya korupsi.

"Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di zaman pemerintahannya Presiden Prabowo," kata Luhut.

Penerapan teknologi modern ini dinilai semakin mendesak mengingat jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 300 juta jiwa pada 2027. Skala populasi yang masif dan pasar yang kian meluas menuntut pengelolaan data nasional yang presisi.

Melalui GovTech berbasis AI, pemerintah dapat menyatukan pelayanan publik dan pengelolaan data warga secara lebih terintegrasi, transparan, dan efektif.

Bansos Beralih ke Skema Cash Transfer

Salah satu implementasi dari penerapan AI dan data biometrik ini adalah pembenahan akurasi pendataan bantuan sosial (bansos). Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) turut aktif memvalidasi warga yang berhak menerima bantuan.

Meski terdaftar dalam sistem, warga tidak otomatis menerima bansos karena sistem AI akan melakukan seleksi berdasarkan kriteria kualifikasi yang ada.

Seiring dengan pembaruan sistem data tersebut, skema penyaluran bansos pada 2027 juga akan berubah secara mendasar. Pemerintah tidak lagi menyalurkan bantuan dalam bentuk barang atau produk, melainkan dalam bentuk uang tunai (cash transfer) yang dikirimkan langsung kepada warga yang lolos verifikasi.

"Bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung. Jadi nanti sekian puluh juta atau ratus juta penduduk kita yang qualified untuk menerima tadi cash transfer," ujar Luhut.

Uji coba menyeluruh untuk integrasi sistem GovTech AI dan penyaluran bansos tunai ini dijadwalkan mulai berjalan pada awal 2027.