Said Abdullah

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Selain hubungan persahabatan, Ibu Mega saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak lebih tegas terhadap Israel, menyusul insiden yang menewaskan dan melukai prajurit TNI di Lebanon. Insiden ini harus menjadi momentum bagi PBB untuk mem

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Krisis tata kelola yang dilayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal.

Menurut Said, pemilihan kepemimpinan baru yang dilakukan secara cepat oleh internal Dewan Komisioner OJK patut diapresiasi.

Badan Anggaran DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berbenah dan terbuka terhadap masukan konstruktif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). OJK Respons MSCI dengan mengajukan proposal penyesuaian demi transparansi bursa saham Ind

Keputusan para pimpinan tersebut mencerminkan pertanggungjawaban etik yang patut diapresiasi dan menjadi keteladanan yang relatif jarang ditemui di Indonesia.

PDIP menolak usulan fraksi gabungan sebagai pengganti parliamentary threshold karena dinilai berpotensi memicu kawin paksa politik dan kebuntuan keputusan.

Usulan mengganti mekanisme PT dengan pembentukan fraksi gabungan dari partai-partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam praktik politik

OJK telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat yang dianggap kredibel dan terpercaya, baik asing maupun domestik terkait kredit rating.

Said menegaskan, ke depan diperlukan kebijakan anggaran yang cepat namun tetap pruden dari Kementerian Keuangan dan BNPB.

Said Abdullah menekankan bahwa dunia akan lebih damai jika antarumat beragama saling menyayangi dan para pemimpin negara mampu mengendurkan persaingan kuasa.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.