APBN 2027: Bikin Angka Jumbo Jadi Nyata di Dapur Rakyat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 bukan sekadar tumpukan angka dalam buku laporan pemerintah. Di balik angka jumbo belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, ada harapan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia—mulai dari petani yang menanti kepastian harga panen, anak muda yang berburu kerja pertama, hingga keluarga yang berharap harga beras dan modal usaha tetap terjangkau.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa APBN didesain untuk menjawab target-target sosial dan ekonomi yang terukur, seperti pertumbuhan ekonomi 6 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 6–6,5 persen, tingkat pengangguran turun ke 4,30–4,87 persen, serta pembukaan 2,57 hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

"Pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat," tegas Said Abdullah.

Menjaga Keseimbangan Fiskal dan "Jihad Ekonomi"

Di balik belanja yang besar, pemerintah memikul tanggung jawab mengejar target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan mengelola defisit anggaran Rp671,2 triliun (sekitar 2,4 persen PDB).

Said mengingatkan pentingnya disiplin fiskal. Jika pendapatan tidak tercapai, pilihannya hanya dua: memperbesar utang atau memangkas belanja sosial.

• Opsi Utang: Menambah kewajiban pembayaran bunga di masa depan. Sebagai gambaran, porsi bunga utang terhadap pendapatan negara naik dari 10 persen pada 2015 menjadi 19 persen pada 2026.
• Opsi Pemangkasan Belanja: Berisiko mengorbankan program-program sosial dan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

"Usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara," kata Said.

Sebar Anggaran: Dari Dapur, Sekolah, hingga Desa

Untuk memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, APBN 2027 membagi fokus alokasi ke beberapa sektor vital: 

• Pendidikan (Rp824 Triliun): Diarahkan sebagai investasi SDM dan pemutus rantai kemiskinan. Targetnya jelas, anak buruh, petani, dan nelayan harus punya kesempatan sama untuk menjadi insinyur, dokter, atau peneliti tanpa terhalang tembok ekonomi keluarga.
• Perlindungan Sosial (Rp539,7 Triliun): Menjadi bantalan bagi masyarakat paling rentan. Said menyoroti pentingnya pembenahan data penerima bantuan (inclusion dan exclusion error) agar subsidi tepat sasaran sekaligus membuka jalan pemberdayaan bagi warga.
• Ketahanan Pangan (Rp195,3 Triliun): Dialokasikan untuk menjaga harga beras, telur, LPG, dan listrik tetap terjangkau dengan target inflasi 2,5 persen. APBN difungsikan sebagai penyeimbang antara kesejahteraan petani dan daya beli konsumen.
• Transfer Daerah dan Desa (Rp735 Triliun): Termasuk Dana Desa sebesar Rp77 triliun, difokuskan agar pembangunan tidak cuma "mendandani kota". Desa harus menjadi penggerak ekonomi lewat perbaikan sarana irigasi, sekolah, jalan, hingga Puskesmas.

Kelas Menengah Jangan Dibiarkan Jatuh

Kebijakan fiskal APBN 2027 juga memberi perhatian khusus pada kelompok kelas menengah—mereka yang tidak tergolong miskin sehingga tidak menerima bansos, namun tetap rentan terpuruk saat menghadapi guncangan ekonomi seperti PHK atau sakit berat.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan bentuk perlindungan produktif berupa fasilitas pendidikan dan kesehatan terjangkau, Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), perumahan murah, transportasi publik, serta dukungan bagi UMKM.

"Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat selamanya bergantung pada bantuan, tetapi negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka mampu berdiri semakin kuat di atas kaki sendiri," tutur Said.

Tolok Ukur Baru: Bukan Cuma Serapan, Tapi Manfaat Real

Sebagai penutup, Said Abdullah meminta agar evaluasi anggaran kementerian dan lembaga tidak lagi sebatas melihat tingginya persentase serapan di atas kertas, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

"Ukuran pemerataan sesungguhnya sederhana: alamat tempat seseorang dilahirkan tidak boleh menentukan seberapa besar kesempatan yang dimilikinya untuk maju. APBN harus menjadi jembatan yang memperpendek jarak tersebut, sehingga kemajuan Indonesia tidak hanya terlihat dari wajah kota-kota besarnya, tetapi terasa sampai ke jalan desa, sawah, sekolah, Puskesmas, pasar, dan meja makan keluarga," pungkasnya.