Banggar DPR Minta Target RAPBN 2027 Diperketat, Ini Catatan Said Abdullah

Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah mengkaji ulang sejumlah target dalam RAPBN 2027. Sejumlah indikator dinilai terlalu dekat dengan capaian terbaru sehingga ruang dorong kebijakan menjadi sempit.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menekankan evaluasi APBN harus berbasis hasil.

"Ke depan APBN harus memuat setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program harus bisa diukur dampaknya," kata Said dalam keterangan yang diterima Kamis (27/8/2026).

Dengan belanja negara yang dirancang Rp4.097,2 triliun pada 2027, Said meminta ambisi target ditingkatkan.

"Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini," ujarnya.

Target Makro RAPBN 2027 Dinilai Terlalu Longgar

Said menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipatok 6 persen dalam Nota Keuangan, setelah sebelumnya dalam KEM PPKF dibahas pada kisaran 5,8–6,5 persen. Ia menilai target 6 persen masih dapat dinaikkan.

"Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah," kata Said.

Ia juga meminta pengetatan target rasio gini. Saat ini rasio gini berada di 0,368, sementara target RAPBN 2027 ditetapkan 0,362–0,367. Menurut Said, batas atas perlu diturunkan agar mencerminkan perbaikan pemerataan.

"Sepertinya kita perlu mengoreksi di batas atasnya agar targetnya lebih rendah," ujarnya.

Pada sisi ketenagakerjaan, data BPS menunjukkan tingkat pengangguran 4,68 persen. RAPBN 2027 menargetkan 4,30–4,87 persen. Said meminta batas atas dievaluasi kembali.

"Target batas atasnya juga perlu kita pikirkan ulang," katanya.

Adapun proporsi tenaga kerja formal per Mei 2026 sudah mencapai 40,7 persen, sementara RAPBN 2027 menargetkan 40,8 persen. Said menilai kenaikan itu terlalu tipis dibanding capaian saat ini.

"Harusnya target kita bisa lebih besar lagi," ujarnya.

Nilai Tukar dan Arah Kebijakan Moneter

Asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS dalam RAPBN 2027 dinilai Said masih realistis. Namun, ia meminta pemerintah menetapkan arah kebijakan moneter yang jelas di tengah ketidakpastian global.

Ia menyinggung kebijakan China yang menjaga daya saing ekspor melalui nilai tukar yuan, sementara dolar AS masih kuat. Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas, apakah mendorong ekspor komoditas atau menekan inflasi pangan dan energi yang banyak bergantung impor.

"Harus ada narasi yang memandu arah kebijakan moneter ke depan," kata Said.

Narasi tersebut, lanjutnya, dibutuhkan agar kebijakan moneter dapat diterjemahkan secara teknis oleh Bank Indonesia.

Validasi DTSEN dan Akurasi Data Penerima Bantuan

Selain asumsi ekonomi, Banggar menyoroti kualitas data yang digunakan sebagai dasar penyusunan program APBN. Said menyebut keluhan masyarakat terkait perubahan posisi dalam desil kesejahteraan harus direspons dengan perbaikan data.

Ia mengingatkan kemungkinan warga yang berhak bantuan tercatat di desil lebih tinggi, dan sebaliknya warga relatif mampu masuk desil lebih rendah. Karena itu, ia meminta BPS melakukan validasi ulang, terlebih Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan berbagai kebijakan pemerintah.

"Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi," tegas Said.

PNBP, Pajak, dan Defisit: Catatan Banggar

Said mempertanyakan target PNBP RAPBN 2027 yang lebih rendah dari proyeksi 2026. Outlook 2026 memperkirakan PNBP Rp575 triliun, sementara RAPBN 2027 menargetkan Rp517,4 triliun. Ia menilai target tersebut masih bisa ditinggikan seiring perbaikan tata kelola sumber daya alam.

"Harusnya target PNBP 2027 tetap bisa tinggi. Kami berharap target ini diperhitungkan kembali," ujarnya.

Pada perpajakan, RAPBN 2027 menargetkan kenaikan penerimaan PPh Rp64,8 triliun dan PPN Rp132,8 triliun. Banggar mengingatkan agar kenaikan tidak bersumber dari kebijakan pajak baru yang membebani masyarakat.

"Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat," kata Said.

Terkait defisit, pemerintah diperkirakan menutup APBN 2026 di 2,85 persen, naik dari 2,81 persen pada tahun sebelumnya, dan di atas level beberapa tahun sebelumnya yang berada di bawah 2,4 persen. Said mendorong disiplin fiskal dengan menjaga defisit 2027 di 2,4 persen sebagai bagian dari transisi menuju APBN berimbang.

"Kami berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4 persen," ujarnya.

"Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal," tegas Said.