Kementerian Lingkungan Hidup menindaklanjuti temuan tujuh perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan langkah penyegelan. Tindakan administratif ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan ditargetkan berlangsung pada pekan ini.
Di sisi lain, upaya pemadaman kebakaran hutan masih berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk fokus menekan api di lapangan.
Langkah penegakan hukum disebut berjalan beriringan dengan operasi pemadaman. Informasi mengenai tujuh perusahaan itu diterima Jumhur dari jajaran deputinya.
Advertisement
Penyegelan Tujuh Perusahaan Pekan Ini
Jumhur menyatakan penyegelan akan dilakukan terhadap tujuh perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan kejadian karhutla. Pernyataan tersebut ia sampaikan selepas menghadiri World Lake Day di Universitas Indonesia.
"Kalau enggak salah minggu ini akan ada tujuh perusahaan akan disegel, tujuh perusahaan terbukti agak nyata, saya mendapatkan laporan dari deputi saya," ujar Jumhur usai mengikuti World Lake Day di Universitas Indonesia, Kamis (27/8/2026).
Ia menegaskan kembali target waktu pelaksanaan penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan dimaksud.
"Tujuh perusahaan akan disegel pada minggu ini," tegas Jumhur.
Advertisement
Operasi Pemadaman Kebakaran Hutan Lintas Lembaga
Menurut Jumhur, seluruh kekuatan pemerintah terlibat dalam operasi pemadaman di lapangan. Kementerian Lingkungan Hidup bekerja bersama BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi kehutanan untuk memadamkan titik-titik api.
"Yang sekarang dilakukan adalah pemadaman dan semua orang bekerja ke arah itu, semua kekuatan TNI, Polri, BNPB, Pemda, Kehutanan, LH semua kerja untuk memadamkan dulu. Dan beberapa datanya sudah masuk, bagus, banyak yang berhasil dipadamkan," jelas Jumhur.
Ia menyebut data pemadaman mulai dihimpun dari berbagai lokasi, seiring berjalannya operasi gabungan di daerah terdampak.
Advertisement
Bantuan Negara Tetangga dan Kerja Sama Lintas Batas
Jumhur membuka peluang dukungan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk membantu pemadaman karhutla. Ia menyinggung keberadaan perusahaan asing yang mengelola konsesi sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia.
"Ya, kalau ternyata dia menawarkan dan itu baik ya boleh-boleh saja banyak perusahaan Malaysia juga, perusahaan Singapura, perusahaan mana-mana yang memegang sawit, pegang HTI di Indonesia. Jadi boleh-boleh saja," kata Jumhur usai International Indonesia Carbon Capture Storage di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand telah membentuk kerja sama subregional melalui Transboundary Haze Pollution Agreement untuk penanganan karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan. Namun, implementasi teknisnya dinilai masih perlu pembahasan lebih lanjut.
"Kita sudah ada komitmen-komitmen, tapi memang belum sangat teknis. Untuk sangat teknisnya itu mungkin di waktu-waktu ke depan ini," ujar dia.
Agenda pembahasan berikutnya diarahkan ke sisi mitigasi, setelah sebelumnya kolaborasi lebih banyak berada pada tahap pertukaran informasi antarnegara.
"Langkah ke depannya besok akan pada tindakan mitigasi. Kemarin tidak sampai tindakan mitigasi, kerja sama mitigasinya masih belum," ujar dia.
"Jadi cuma saling melaporkan saja. Indonesia melakukan ini, Malaysia melakukan itu, dan begitu," imbuh Jumhur.