Faktor Musiman Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II-2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, perekonomian Indonesia mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyambut baik capaian tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ini banyak didorong oleh faktor musiman (seasonal factor) selama periode Triwulan II.

"Masa libur sekolah pada Juli lalu berkontribusi besar terhadap sektor akomodasi, makanan, dan minuman yang tumbuh hingga 10,6 persen. Begitu pula momen penerimaan siswa baru dan kenaikan kelas yang mendorong sektor telekomunikasi tumbuh 6,97 persen," ujar Said dalam keterangan resminya.

Selain itu, gelombang cuaca panas akibat musim kemarau meningkatkan permintaan listrik untuk pendingin ruangan. Dikombinasikan dengan dinamika harga gas global, sektor listrik dan gas mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 10,81 persen.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga yang menopang 53,3 persen PDB masih berkinerja baik dengan tumbuh 5,05 persen, meski sedikit melambat dibanding Triwulan I-2026 (5,52 persen) yang terdorong momen Ramadan dan Idulfitri. 

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/investasi) tumbuh 6,87 persen dan kinerja ekspor melonjak naik ke 4,13 persen dibanding kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 0,9 persen.

Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian Perlu Diwaspadai

Meski angka pertumbuhan agregat tergolong solid, Banggar DPR mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap perlambatan di dua sektor krusial: industri pengolahan dan pertanian.

Sektor industri pengolahan mencatatkan penurunan pertumbuhan dari 5,04 persen pada Triwulan I menjadi 4,52 persen di Triwulan II-2026. Padahal, sektor ini menyumbang 18,5 persen terhadap PDB serta menampung 13,5 persen tenaga kerja nasional yang mayoritas berada di sektor formal.

Senada dengan itu, sektor pertanian juga melambat menjadi 3,8 persen (yoy) dari sebelumnya 4,97 persen pada Triwulan I-2026, meskipun di beberapa daerah sempat berlangsung panen padi serentak.

"Sektor pertanian ini sangat strategis karena berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB dan menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional. Perlambatan di sektor ini butuh perhatian serius pemerintah," tegas Said.

Dominasi Pekerja Informal dan Risiko Kesenjangan Sosial

Isu ketenagakerjaan dan kesenjangan sosial turut menjadi sorotan. Data BPS per Mei 2026 menunjukkan dari total angkatan kerja, porsi pekerja sektor informal masih sangat dominan mencapai 59,3 persen (87,88 juta orang), sedangkan sektor formal berada di angka 40,7 persen (60,31 juta orang).

Dibandingkan akhir tahun 2025, proporsi pekerja informal mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen, sementara pekerja formal justru tergerus 1,6 persen.

Tinggi dan melebarnya porsi pekerja informal ini disinyalir berkorelasi langsung dengan kenaikan tingkat kesenjangan sosial (Gini Ratio) dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, di mana kenaikan paling terasa terjadi di kawasan perkotaan (dari 0,383 ke 0,387).

"Pekerja sektor formal lebih memiliki daya tahan karena ditopang jaminan sosial. Sementara pekerja informal paling rentan terdampak kenaikan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan," ungkapnya.

Menghadapi tantangan ini, DPR mendorong pemerintah untuk mengambil langkah taktis:

• Memperbaiki Iklim Usaha: Memperkuat sektor industri manufaktur dan perdagangan besar guna memperluas daya tampung tenaga kerja formal.
• Program Afirmatif Pekerja Informal: Memberikan intervensi perlindungan sosial khusus bagi pekerja informal, seperti kemudahan akses BPJS, beasiswa pendidikan, hingga bantuan akses permodalan.
• Inklusi Pendidikan: Mendorong keterjangkauan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualifikasi angkatan kerja nasional.