Gandeng KPK, Strategi Pertamina Patra Niaga Jaga Stok BBM dan LPG di Tengah Geopolitik Global

Gejolak geopolitik global yang membayangi rantai pasok minyak mentah (crude oil) dan produk energi dunia tidak mengendurkan langkah Pertamina Patra Niaga. Perusahaan memastikan ketersediaan BBM dan LPG nasional tetap aman dengan menyiapkan berbagai strategi pengamanan pasokan yang cepat, terukur, dan bebas dari praktik korupsi.

Guna memastikan setiap langkah strategis berjalan bersih, Pertamina Patra Niaga berkonsultasi langsung dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah preventif ini diambil untuk memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance) saat mengambil keputusan operasional di situasi darurat atau dinamis.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa situasi darurat tak boleh menjadi alasan untuk melanggar aturan tata kelola yang berlaku.

"Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mars Ega.

Ia menambahkan bahwa kecepatan mengeksekusi kebutuhan energi masyarakat di lapangan harus berjalan selaras dengan prinsip integritas dan transparansi.

"Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable," jelasnya.

Mekanisme Pengawasan Berlapis

Dalam menjamin pasokan BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat. Prosedur tersebut mencakup parameter kebutuhan yang presisi, pembagian wewenang yang tegas (segregation of duties), persetujuan berjenjang, hingga sistem pengawasan berlapis.

"Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan," tegas Ega.

Langkah proaktif Pertamina Patra Niaga ini disambut baik oleh KPK. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan bahwa fleksibilitas dan kecepatan tidak serta-merta mengabaikan mekanisme kontrol.

"Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan," tutur Aminudin.

Perkuat Benteng Pencegahan

Menurut Aminudin, memperkuat benteng pencegahan sejak awal merupakan kunci utama dalam menjaga sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

"Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif bersama pemerintah dan KPK guna memastikan pemenuhan energi nasional berjalan responsif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.