Strategi Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola untuk Wujudkan Swasembada Energi

Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Downstream di bawah PT Pertamina (Persero) selaku Holding Migas memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada energi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan dan pendistribusian energi secara nasional hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan untuk mengantisipasi adanya gangguan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan minyak mentah, BBM, LPG, termasuk proses pendistribusiannya, Pertamina Patra Niaga mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif.

Langkah ini dalam rangka mengeliminir adanya tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian untuk memastikan terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dalam melaksanakan proses bisnisnya, baik secara operasional maupun dalam proses pengadaan, Pertamina Patra Niaga menjunjung tinggi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran code of conduct ataupun adanya conflict of interest," kata Roberth, Selasa (22/9).

Pertamina Patra Niaga terbuka untuk menjalin kerjasama dengan pihak manapun dalam bentuk kemitraan maupun penyedia barang dan jasa sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

Gandeng KPK

Sebelumnya, gejolak geopolitik global yang membayangi rantai pasok minyak mentah (crude oil) dan produk energi dunia tidak mengendurkan langkah Pertamina Patra Niaga. Perusahaan memastikan ketersediaan BBM dan LPG nasional tetap aman dengan menyiapkan berbagai strategi pengamanan pasokan yang cepat, terukur, dan bebas dari praktik korupsi.

Guna memastikan setiap langkah strategis berjalan bersih, Pertamina Patra Niaga berkonsultasi langsung dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah preventif ini diambil untuk memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance) saat mengambil keputusan operasional di situasi darurat atau dinamis.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa situasi darurat tak boleh menjadi alasan untuk melanggar aturan tata kelola yang berlaku.

"Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mars Ega.