Gagas Wamil Terbatas, Said Abdullah: Nyawa Pertahanan Ada di Rakyat

Isu militer dan demokrasi kerap diposisikan saling bertentangan akibat trauma sejarah masa Orde Baru, saat militer mendominasi posisi sipil dan politik. Namun pascareformasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai telah mendewasakan diri dan konsisten menjaga tugas utamanya sebagai guardian of the republic.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah. Ia menilai kini saatnya Indonesia memikirkan ulang konsep pertahanan semesta yang diamanatkan Pasal 27 dan 30 UUD 1945 agar tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.

"Nyawa pertahanan sesungguhnya adalah menyatunya TNI dan rakyat," ujar Said Abdullah.

Said menjelaskan, doktrin pertahanan semesta yang dirumuskan Jenderal A.H. Nasution pada 1953 silam masih sangat relevan. Bedanya, peta ancaman saat ini jauh lebih kompleks akibat meluasnya perang asimetris (asymmetric war) dan perang hibrida (hybrid warfare) yang terjadi di ranah sipil.

Di sisi lain, TNI memikul tanggung jawab besar ini dengan keterbatasan anggaran fiskal. Oleh sebab itu, membangun postur TNI yang mumpuni sesuai Minimum Essential Force (MEF) harus ditopang oleh kesiapan rakyat terlatih sebagai komponen cadangan (Komcad).

Belajar dari Model Wajib Militer Dunia

Said menyoroti belasan negara demokrasi yang sukses menerapkan wajib militer (wamil) dengan beragam variasi. Korea Selatan, misalnya, mewajibkan pria usia 18–28 tahun ikut wamil selama 18–24 bulan. Swedia, Finlandia, Singapura, hingga Norwegia—yang mewajibkan wanita ikut wamil demi kesetaraan gender—juga menerapkan hal serupa.

Sementara itu, Amerika Serikat memberlakukan pendaftaran Selective Service System (SSS) bagi pemuda usia 18 tahun. Tetangga terdekat, Malaysia, menjalankan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) selama 45 hari bagi pemuda usia 16 tahun ke atas.

Melihat dinamika global tersebut, Said mengusulkan agar Indonesia mulai mempertimbangkan konsep wajib militer terbatas, khususnya bagi generasi muda dan kaum profesional.

"Mungkin kita perlu wajib militer terbatas, yang ditujukan bukan hanya semata kebutuhan Komcad pertahanan, tetapi untuk membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pembangunan semesta, terutama dari kalangan generasi muda," kata Said.

Kenalkan Pendidikan Kedisiplinan

 

Ia menyarankan anak muda usia 18 tahun mulai diperkenalkan pada pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan bela negara lewat program terpadu antara sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi. Sedangkan untuk kaum profesional, pelatihan rakyat terlatih bisa dirancang lewat sistem peer mentoring di bawah pembinaan TNI untuk saling berbagi keahlian.

"Perpaduan antara TNI yang kuat dan profesional, dan dukungan rakyat terlatih, serta manajemen sumber daya yang memadai, saya yakin, kekuatan pertahanan, dengan TNI di lini utama akan memiliki efek penggentar yang diperhitungkan dunia," tegasnya.

Menyambut HUT TNI ke-81 pada 2026 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Said berharap TNI makin kokoh menjadi benteng Republik Indonesia dan terus setia berjalan bersama rakyat.