Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Gibran

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyoroti mekanisme pengisian jabatan wakil presiden usai Gibran mundur dari Wapres pada Kamis, 12 November 2026. Mengacu Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Wakil presiden pengganti dipilih dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan tenggat tersebut, Said memperkirakan Indonesia akan memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027.

Ia menambahkan, proses pengisian kali ini berada dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki keleluasaan untuk mengajukan calon dari berbagai latar belakang.

"Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau," kata Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Said memetakan setidaknya tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden. Pertama, memilih sosok dari internal koalisi pemerintahan, baik kader Partai Gerindra maupun tokoh yang berada di lingkaran pemerintahan.

Kedua, figur dari luar koalisi pemerintahan. Menurutnya, langkah ini bisa dipilih untuk memperkuat persatuan dan menambah dukungan politik, baik di DPR maupun di luar parlemen.

"Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR," ujarnya.

Ketiga, Presiden dapat menunjuk figur nonpartai, mulai dari kalangan profesional, teknokrat, ulama, hingga budayawan. Ia menilai setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Di luar mekanisme, Said mengusulkan sejumlah kriteria untuk sosok pengganti. Idealnya, calon berasal dari kelompok politik besar di parlemen, memiliki hubungan yang kuat dengan Presiden Prabowo, memahami karakter kepemimpinan presiden, serta mampu menempatkan diri sebagai wakil presiden.

"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya," jelas Said.

Ia menekankan, calon wakil presiden tidak boleh menjadi pesaing presiden atau menimbulkan matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Pasangan presiden–wapres juga diharapkan dapat bekerja selaras dan memiliki peluang untuk kembali berpasangan pada Pemilu 2029 demi kesinambungan pembangunan.

"Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden," tuturnya.

Menurut Said, pembagian peran yang jelas akan membantu pemerintahan fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, dan memperkuat kepemimpinan nasional dalam pembangunan. Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo.

"Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," pungkasnya.