Sindikat Penyalahgunaan BBM Pertalite di Jember Ditangkap, Modusnya Terbongkar

Polisi mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dua pria berinisial SP (40) dan AR (28) ditangkap setelah diduga memanfaatkan barcode MyPertamina milik warga lain untuk berulang kali membeli Pertalite.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin menyebut pengungkapan kasus itu berawal dari penindakan pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB di wilayah Kecamatan Silo.

"Kami berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis Pertalite bersubsidi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember," ujar Alaiddin, Jumat (13/11/2026).

Dalam aksinya, kedua tersangka diduga memakai kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi dan berpindah di beberapa SPBU. Mereka memanfaatkan barcode MyPertamina milik orang lain yang diperoleh dengan cara membeli melalui platform e-commerce.

"BBM bersubsidi hasil pembelian di sejumlah SPBU Kecamatan Silo tersebut kemudian ditimbun sebelum akhirnya dilepas kembali ke toko-toko serta pedagang eceran dengan harga yang lebih tinggi," tambahnya.

Dengan modus tersebut, para pelaku diduga mengisi Pertalite bersubsidi sebanyak 100 hingga 200 liter setiap hari. BBM hasil pembelian kemudian dikumpulkan dan ditimbun sebelum dijual kembali kepada toko serta pedagang eceran. Dari praktik harian itu, modal pembelian sekitar Rp 3 juta, sedangkan hasil penjualan mencapai Rp 4,5 juta. Selisih antara biaya pembelian dan omzet penjualan disebut sekitar Rp 1,5 juta per hari, sebelum dikurangi biaya lainnya.

"Praktik ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan dan merugikan masyarakat kecil yang benar-benar berhak atas subsidi energi negara," tegas Alaiddin.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita satu unit kendaraan bertangki modifikasi, sejumlah jeriken, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, dan uang tunai yang diduga terkait transaksi BBM.

Dua Tersangka Penyalahgunaan BBM Ditahan

Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Keduanya terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.

Alaiddin menegaskan penindakan ini bagian dari upaya kepolisian mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Ia juga meminta masyarakat melaporkan aktivitas pengisian BBM yang tidak wajar maupun dugaan penimbunan.

"Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung kami tindak," pungkas Alaiddin.