Polisi Bongkar TPPO Berkedok Perekrutan Pekerja Migran ke Arab Saudi

Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPO yang melibatkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Pengusutan bermula dari laporan tewasnya seorang PMI berinisial M saat bekerja di negara tersebut.

Kasubdit III Dittipid PPA PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, menjelaskan korban awalnya ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) dengan iming-iming gaji 1.200 riyal.

Proses perekrutan disebut melibatkan perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang mengurus dokumen dan visa keberangkatan. Perkara tercatat dalam LP/B/102/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026. Setelah proses tersebut, korban diberangkatkan pada 11 Agustus 2024.

"Pada tanggal 11 Agustus 2024, korban diberangkatkan ke Arab Saudi, namun sekitar November 2025 korban menyampaikan kepada keluarga bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan dan ingin kembali ke Indonesia," kata Yolanda kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Menurut pendalaman penyidik, korban mendapat ancaman dan tekanan apabila tidak melanjutkan pekerjaan. Kondisi itu berlanjut hingga Februari 2026 ketika keluarga menerima kabar duka.

"Keluarga menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia," tuturnya.

Dalam penyidikan, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka dengan peran berbeda. Tersangka pertama, M (perempuan), berperan sebagai perekrut lapangan.

"Yang pertama adalah tersangka M, perempuan, berperan sebagai perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi, kemudian menyerahkan korban kepada pihak sponsor," jelas Yolanda.

Tersangka berikutnya, AS (perempuan), berperan sebagai sponsor yang mengurus keberangkatan korban. Ada pula N yang membantu pengurusan dokumen dan proses keberangkatan sebagai sponsor. Tersangka R (perempuan) diketahui menjabat komisaris PT Alpan Nusantara Perdana.

"Yang keempat, tersangka R, perempuan, selaku komisaris PT Alpan Nusantara Perdana, berperan mengoordinasikan pengurusan enjaz, biometrik atau sidik jari, serta proses penerbitan visa korban melalui perusahaan," ujarnya.

Selain itu, AN sebagai direktur utama PT Alpan Nusantara Perdana diduga berperan dalam pengurusan visa dan data paspor korban melalui sistem enjaz.

Penempatan Nonprosedural dan Risiko TPPO bagi PMI

Penyidik turut menyita enam telepon genggam, dua unit CPU, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta dokumen transaksi keuangan sebagai barang bukti.

Yolanda menekankan bahwa penempatan PMI secara nonprosedural membuat pekerja berada dalam situasi rentan karena tidak memperoleh perlindungan memadai.

"Ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara non-prosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa," ujar Yolanda.

Para tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.