Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta LPM Dorong Percepatan Pembangunan Desa dan Atasi Penyakit Sosial

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti peran krusial Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam mengakselerasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Permintaan ini disampaikan untuk memastikan optimalisasi dana desa dan proyek infrastruktur kerakyatan. KDM berharap LPM menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam upaya tersebut.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa sebagai benteng utama mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini disampaikannya setelah mencuatnya kasus 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban di Maumere. Penguatan ekonomi diharapkan dapat mengurangi kerentanan warga terhadap iming-iming pekerjaan palsu.

Selain itu, Dedi juga menyoroti ancaman serius lain yang menggerogoti perekonomian warga desa. Masalah tersebut meliputi judi online dengan perputaran uang triliunan, maraknya pinjaman online ilegal, serta peredaran obat keras Tramadol. Ia menyerukan gerakan terstruktur untuk melawan masalah-masalah ini.

Peran Strategis LPM dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara eksplisit meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mengambil peran aktif dalam percepatan pembangunan desa. LPM diharapkan menjadi penggerak dan mitra kerja bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fokus utamanya adalah mengeksekusi berbagai proyek infrastruktur kerakyatan di tingkat desa.

KDM menyebutkan beberapa contoh proyek yang bisa diinisiasi oleh LPM untuk percepatan pembangunan desa. Ini termasuk pengerukan sungai, pengaspalan jalan desa, pembangunan rumah bagi masyarakat miskin, hingga pemasangan jaringan listrik. Semua upaya ini ditujukan untuk penguatan ekonomi desa secara menyeluruh.

Optimalisasi dana desa menjadi salah satu kunci penting yang harus dipastikan oleh LPM. Dengan keterlibatan langsung di lapangan, LPM dapat memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di perdesaan.

Penguatan Ekonomi Desa dan Penanganan Penyakit Sosial

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa adalah kunci vital untuk mencegah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia mencontohkan kasus tragis 12 warga Jabar di Maumere yang menjadi korban penganiayaan dan pelecehan. Kasus ini terjadi akibat iming-iming kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Gubernur Dedi juga menyoroti ancaman serius lainnya terhadap perekonomian warga desa. Judi online menjadi perhatian utama, mengingat perputaran uangnya di Jawa Barat telah menembus angka Rp2,5 triliun. Selain itu, maraknya pinjaman online ilegal dan infiltrasi obat keras Tramadol di warung-warung desa juga menjadi masalah krusial.

Menanggapi berbagai masalah sosial ini, KDM menyerukan gerakan perlawanan yang terstruktur dari pusat hingga daerah. Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar masalah kriminal, melainkan masalah global yang berpotensi melumpuhkan masa depan anak bangsa. Peran LPM dalam membendung penyakit sosial ini sangat diharapkan.

Komitmen LPM RI untuk Pendekatan Bottom-Up

Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikan setelah pengukuhan pengurus LPM di Bandung pada Jumat (7/8/2026). LPM berkomitmen untuk mendorong pembangunan dengan pendekatan bottom-up.

Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa. Ia menekankan bahwa strategi pembangunan tidak lagi bisa sepenuhnya dari atas ke bawah (top-down). Sebaliknya, pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui partisipasi masyarakat harus lebih dikedepankan.

Pendekatan bottom-up ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat desa. Dengan demikian, proyek-proyek pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. LPM siap berkolaborasi untuk mewujudkan visi pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan.

Sumber: AntaraNews