Banggar DPR Ketok Belanja Negara Rp4.106 Triliun untuk APBN 2027

Postur sementara ini telah melalui proses penyisiran ketat bersama perwakilan Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, serta kementerian terkait.

Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 dengan total belanja negara menyentuh angka Rp4.106,3 triliun. Kesepakatan ini diambil usai evaluasi dan penyesuaian menyeluruh terhadap asumsi dasar ekonomi makro nasional.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa postur sementara ini telah melalui proses penyisiran ketat bersama perwakilan Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, serta kementerian terkait.

"Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa perubahan di asumsi yang berdampak pada postur, salah satunya penyesuaian patokan harga minyak mentah atau ICP. Postur ini sudah beberapa kali dikoreksi bersama pihak pemerintah demi mengakomodasi kondisi riil," ujar Said saat memimpin rapat panitia kerja (panja) di Jakarta.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.435,1 triliun, yang ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.912 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.

Sementara pada sisi pengeluaran, alokasi belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun akan disalurkan untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp3.371,3 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp1.235 triliun, serta alokasi subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun.

Dengan komposisi tersebut, celah fiskal tetap dijaga terkendali dengan defisit anggaran disepakati sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penciptaan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah (Istimewa)

Guna menopang pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen, pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja baru bagi 2,57 juta hingga 3,49 juta penduduk, dengan target serapan di sektor formal mencapai 40,81 persen.

Said menambahkan bahwa pembahasan detail mengenai pagu indikatif masing-masing institusi akan segera dikebut dalam tahapan selanjutnya agar alokasi anggaran tepat sasaran.

"Terkait rincian spesifik belanja Kementerian dan Lembaga (KL) serta teknis lainnya, akan kita bahas dan dalami lebih spesifik pada rapat panitia kerja (panja) belanja di agenda-agenda yang akan datang," tutur Said menutup pemaparannya.