Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH Sitaro, Perkuat Kawasan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja penting ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit. Bantuan tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya secara langsung meninjau kondisi warga yang terdampak parah akibat banjir bandang di wilayah tersebut, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap bencana alam. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program perumahan ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan juga mengatasi masalah RTLH. Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH khusus untuk Sitaro pada tahun ini, sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan sosial dan ketahanan wilayah di perbatasan.

BNPP RI sebelumnya telah mengusulkan penanganan 700 unit RTLH yang berlokasi di kawasan perbatasan, tepatnya di Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan ini mendapatkan persetujuan penuh dari Menteri PKP Maruarar Sirait. Penambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan semakin memperkuat komitmen pemerintah.

Dengan demikian, total bantuan perumahan yang akan diterima oleh Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit, menandai peningkatan signifikan dalam upaya pemerintah. Selain program RTLH, pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi 98 rumah warga yang terdampak pascabanjir. Lahan seluas 2,5 hektare telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro untuk keperluan relokasi ini.

Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara. Jumlah ini dinilai sangat besar dan merupakan lonjakan yang luar biasa. Sebelumnya, belum ada alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan, menunjukkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah saat ini.

"Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada," ujar Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen kuatnya untuk mempercepat pelaksanaan Program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. Program ini diharapkan dapat segera memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," kata Maruarar.

Maruarar Sirait juga menyampaikan bahwa terdapat tiga pertimbangan utama yang mendasari penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro. Pertama, posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara yang memerlukan perhatian khusus. Kedua, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di daerah tersebut, berdasarkan data statistik yang ada.

Ketiga, dampak serius dari banjir bandang yang baru saja melanda Sitaro, membutuhkan penanganan cepat dan terukur untuk memulihkan kondisi masyarakat. "Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan," tegas Maruarar. Sinergi antara BNPP RI dan Kementerian PKP diharapkan mampu menjadi motor penggerak.

Melalui sinergi yang kuat antara BNPP RI dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian. Langkah ini juga menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, serta menumbuhkan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

Sumber: AntaraNews