Program Bedah Rumah di Papua akan Dimulai 27 April 2026

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa program bedah rumah akan diluncurkan secara serentak di Papua pada tanggal 27 April 2026. Peluncuran tersebut akan dilakukan di Sorong dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

"Saya umumkan juga nanti 27 April kita akan memulai program bedah rumah se-Papua," ucap Maruarar saat konferensi pers di Wisma Danantara pada Jumat, 17 April 2026.

Maruarar menjelaskan bahwa program ini akan mencakup enam provinsi di Papua dengan total sekitar 42 kabupaten/kota, di mana setiap daerah ditargetkan untuk mendapatkan minimal 500 unit bantuan bedah rumah. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan penanganan rumah tidak layak huni secara masif. Pemerintah menilai bahwa perbaikan hunian adalah salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain program bedah rumah, Kementerian PKP juga akan melaksanakan program perumahan lainnya, termasuk penataan kawasan kumuh di Papua. Maruarar menyebutkan bahwa dari enam provinsi yang ada, tiga provinsi akan menjadi prioritas dalam penanganan kawasan kumuh. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas terkait untuk memastikan kelancaran program ini. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, dijadwalkan untuk hadir dalam peluncuran di Sorong.

"Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan rumah, tetapi juga penataan kawasan dan penguatan ekosistem perumahan di Papua," kata Maruarar. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pemerataan pembangunan perumahan sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas hunian di wilayah timur Indonesia.

Jadi Model Nasional

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan tinjauan langsung terhadap proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Proyek ini dianggap sebagai model nasional dalam penyediaan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut bertujuan untuk memperluas akses kepemilikan rumah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong mobilitas sosial di kalangan masyarakat.

"Ini adalah terobosan yang sangat penting. Hunian berkualitas dengan harga terjangkau seperti ini adalah kunci untuk membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas. Ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang masa depan dan martabat," ujar Maruarar Sirait pada Rabu (15/4/2026). Proyek HWB di Purwakarta menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rumah subsidi pada umumnya. Unit dengan satu kamar tidur dipasarkan mulai dari Rp 98 juta, sedangkan unit dengan dua kamar tidur mulai dari Rp 115 juta. Harga ini berada di bawah skema FLPP yang biasanya di atas Rp 160 juta.

Selain terjangkau, kawasan ini juga dirancang sebagai hunian terpadu yang dilengkapi dengan infrastruktur lengkap untuk meningkatkan kenyamanan bagi para penghuninya. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sana. Proyek ini tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan sosial masyarakat.

Cicilan Mulai Rp 500 Ribu

Selain menawarkan harga yang bersaing, skema pembiayaan yang disediakan juga cukup ringan. Cicilan untuk rumah diperkirakan mulai dari sekitar Rp 500 ribu per bulan. Untuk unit satu kamar tidur, tersedia program cicilan awal yang sangat terjangkau, yakni sekitar Rp 170 ribu per bulan selama 15 bulan pertama.

Proyek ini dimulai pembangunannya pada Juli 2025 dan berhasil mengantongi seluruh izin yang diperlukan pada Oktober 2025. Selanjutnya, proyek ini resmi dipasarkan pada Maret 2026 melalui skema pre-selling. Dalam waktu yang relatif singkat, proyek ini sudah mencatat penjualan lebih dari 1.500 unit.

HWB Purwakarta diproyeksikan menjadi model yang bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia untuk mempercepat program perumahan nasional. Dari segi lokasi, Purwakarta dianggap strategis karena terletak di antara Jakarta dan Bandung, serta dikelilingi oleh kawasan industri yang memiliki ribuan pabrik. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan hunian yang dekat dengan tempat kerja semakin meningkat.

Dengan demikian, proyek ini hadir sebagai solusi nyata bagi para pekerja yang berada di kawasan tersebut. Dengan semua keunggulan tersebut, diharapkan proyek ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak dan terjangkau.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Dari sisi ekonomi, proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp 1,5 triliun dan diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja pada pertengahan 2026. Mayoritas material dan tenaga kerja juga berasal dari wilayah Jawa Barat, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut positif proyek tersebut.

"Purwakarta siap menjadi contoh. Ini adalah pembangunan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun kehidupan dan masa depan masyarakat Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah.

"Ini membawa manfaat nyata—lapangan kerja, investasi, dan harapan baru bagi masyarakat Purwakarta," katanya. Perwakilan Lippo Cikarang, Bapak Ketut Wijaya menjelaskan, proyek ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi dan pemberdayaan dapat menghasilkan dampak besar.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam menghadirkan solusi perumahan yang nyata bagi masyarakat," kata dia.