Pemprov Papua Selatan Bangun 64 Rumah Layak Huni untuk Tingkatkan Kesejahteraan OAP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui program pembangunan rumah layak huni. Sebanyak 64 unit rumah telah dan akan dibangun di empat kabupaten wilayah tersebut dalam rentang waktu 2023 hingga 2025. Program ini bertujuan menyediakan hunian yang aman dan nyaman, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Pembangunan rumah-rumah ini menjadi prioritas mengingat pentingnya akses terhadap hunian yang memadai bagi setiap keluarga. Langkah ini juga sejalan dengan regulasi daerah yang mendukung alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sosial.

Melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Selatan, proyek ini dirancang untuk memberikan dampak positif jangka panjang. Rumah-rumah yang dibangun memiliki spesifikasi Tipe 45 dengan luas bangunan 45 meter persegi, memastikan standar kelayakan huni yang baik. Program ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di seluruh Papua Selatan.

Program Hunian Layak dan Anggaran Pemprov Papua Selatan

Pembangunan 64 unit rumah layak huni oleh Pemprov Papua Selatan merupakan respons terhadap 940 permohonan dari masyarakat yang membutuhkan. Program ini telah berjalan secara bertahap sejak tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada 2025, menunjukkan keberlanjutan komitmen pemerintah daerah.

Dasar hukum pelaksanaan pembangunan rumah layak huni ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan. Perda tersebut secara spesifik mengalokasikan anggaran untuk program ini, memastikan ketersediaan dana guna merealisasikan pembangunan bagi OAP. Gubernur Apolo Safanpo juga menyatakan bahwa program ini akan terus dilanjutkan dan disinergikan dengan inisiatif pembangunan perumahan oleh pemerintah kabupaten.

Rumah-rumah yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan ini bertipe 45, dengan luas bangunan 45 meter persegi. Spesifikasi ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan fungsionalitas yang optimal bagi penghuninya. Diharapkan, rumah-rumah ini dapat memberikan manfaat yang layak bagi para penerima, menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik.

Distribusi Pembangunan Rumah di Empat Kabupaten

Pembangunan rumah layak huni ini tersebar di empat kabupaten utama di Papua Selatan, yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Distribusi ini memastikan pemerataan akses terhadap hunian layak di seluruh wilayah provinsi. Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan, Fransiskus Ciwe, menjelaskan rincian alokasi per kabupaten dan tahun pembangunan.

Untuk Kabupaten Merauke, total 20 unit rumah dibangun dengan rincian 10 unit pada tahun 2023, serta masing-masing 5 unit pada tahun 2024 dan 2025. Kabupaten Boven Digoel menerima alokasi 12 unit, dengan 8 unit dibangun pada 2024 dan 4 unit pada 2025. Sementara itu, Kabupaten Mappi juga mendapatkan 12 unit, terdiri dari 8 unit pada 2024 dan 4 unit pada 2025. Kabupaten Asmat menjadi lokasi pembangunan 20 unit rumah, dengan 15 unit pada 2024 dan 5 unit pada 2025.

Secara khusus, pada tahun 2025, sebanyak 19 rumah layak huni sedang dalam tahap konstruksi. Pekerjaan konstruksi untuk unit-unit ini dijadwalkan berlangsung selama 105 hari, dimulai dari 9 September hingga 2 Desember 2025. Pembangunan ini secara keseluruhan bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak dan meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan masyarakat di Provinsi Papua Selatan.

Sumber: AntaraNews