Maruarar Lapor Prabowo, Serapan Anggaran Rumah buat Warga Penghasilan Rendah Sudah 70 Persen
Maruarar menyatakan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi akan tetap dipertahankan pada 5 persen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan berbagai pencapaian penting dari kementeriannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025). Salah satu hal yang disampaikan adalah tentang realisasi serapan anggaran serta program-program prioritas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar mengungkapkan bahwa serapan anggaran untuk program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah mencapai 70 persen.
"Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen," kata Maruarar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa jumlah rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah mencapai 205.000 unit dari total kuota 350.000 unit.
Di sisi lain, Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah telah menghapus biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya dikenakan biaya. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin memastikan program-program pro rakyat berjalan dengan baik.
Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, juga telah digratiskan untuk kelompok masyarakat tersebut.
"Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu," jelas Maruarar.
Bunga Rumah Subsidi
Pada kesempatan itu, Maruarar menyampaikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi akan tetap dipertahankan pada angka 5 persen. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di tengah situasi ekonomi global yang terus berubah.
Selain program rumah subsidi, pemerintah juga memperkuat inisiatif Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
"Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni," ujarnya.
Maruarar juga menambahkan bahwa tahun depan, Presiden akan meningkatkan jumlah renovasi secara signifikan.
"Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu," sambung Maruarar.