Dirjen PKP Mundur, Menteri Ara Sebut Kembali ke Kepolisian

Menteri PU Dody Hanggodo membeberkan kronologi pengunduran diri dua Dirjen di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, terkait temuan BPK mengenai kerugian negara. Simak selengkapnya!

Terkait dengan panitia seleksi disebutnya dibuat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan MK terkait anggota Polri di jabatan sipil, namun menegaskan peran Polri di Kemenhut sangat krusial untuk pengawasan dan tata kelola.

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran dirinya

Target Kepala dan Wakil Otorita IKN baik, walaupun masih ada kekurangan yang tidak akan berdampak negatif.

Menteri Basuki Hadimuljono diangkat sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin merespons pengunduran diri Bambang Susantono dari Kepala Otorita IKN.

Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana perluasan pada 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya kontribusi intelektual dan sumber daya manusia berkualitas.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat tambahan kuota sekitar 13.000 unit dalam Program Perumahan Sumsel dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat dan pengurangan rumah tidak layak hun

Rencana perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun menjadi inovasi signifikan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara progresif mengimplementasikan digitalisasi BSPS untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.