LIVE

Dirjen PKP Mundur, Menteri Ara Sebut Kembali ke Kepolisian

Azis Andriansyah diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 dan telah menempuh pendidikan hingga jenjang Sespimti.

maruarar sirait
Dirjen PKP Mundur, Menteri Ara Sebut Kembali ke Kepolisian
Dirjen PKP Mundur, Menteri Ara Sebut Kembali ke Kepolisian (merdeka.com)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah, yang mengundurkan diri akan kembali ke instansi asalnya di kepolisian.

"Aturan dari MenPAN-RB kan memang tidak boleh dari kepolisian. Jadi, mereka dikembalikan kepada instansinya. Dikembalikan kepada kepolisian," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Azis Andriansyah diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 dan telah menempuh pendidikan hingga jenjang Sespimti serta pendidikan akademik sampai S3. Sebelum menjabat sebagai direktur jenderal, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian, termasuk sebagai Kapolresta Depok.

Selain Azis, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran juga mengundurkan diri. Namun, Ara tidak menjelaskan secara rinci alasan pengunduran diri Imran yang berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS) dari Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, Ara menilai kinerja keduanya selama menjabat di Kementerian PKP berjalan baik.

"Kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus sekali," kata Ara.

Sebagai langkah pengisian jabatan, Ara menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP menggantikan Azis.

Roberia menyampaikan bahwa penyesuaian jabatan tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Kepolisian.

"Pak Menteri Perumahan ingin menunjukkan bahwa Kementerian PKP adalah kementerian yang taat hukum. Di dalam Perpol (Peraturan Polri) Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 3 ayat (2), Kementerian PKP tidak termasuk di dalam yang bisa diduduki oleh Polri," kata Roberia.

Pengganti

Terkait pengganti Imran, Roberia menyebutkan bahwa posisi tersebut telah diisi, namun belum mengungkapkan identitas pejabat yang ditunjuk.

Program 3 Juta Rumah

"Sudah ada (penggantinya). Kan tidak boleh kosong," ujarnya.

Roberia juga menyampaikan bahwa dirinya telah menjabat sebagai Plt Dirjen selama tiga hari dan mendapat amanat untuk memastikan program pembangunan 3 juta rumah berjalan secara efisien serta bebas dari praktik korupsi. Seperti dikutip Antara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo: Saya Akan Investasi Besar-besaran di Pendidikan

{{caption}}
Penerima Manfaat Tembus di Atas 60 Juta, Prabowo: Banyak Negara Belajar MBG ke Kita

{{caption}}
Hasil Semen Padang vs Madura United: Laskar Sape Kerrab Keluar Zona Degradasi

{{caption}}
Prabowo: Indonesia Tak Mau jadi Sawah dan Ladang Negara Lain

{{caption}}
Prabowo Targetkan Swasembada Energi 2029

{{caption}}
Hasil Persik vs Borneo FC: Pesut Etam ke Puncak Klasemen BRI Super League

Topik Terkait
{{caption}}
Kompol Anton dan Perjalanan Panjangnya di Bidang Reserse dari Bogor ke Bandung lewat Yogya

Perjalanan itu dimulai pada Desember 2008, ketika ia pertama kali mengawali tugas sebagai perwira pertama di Polda Jawa Barat.

Polri
{{caption}}
Resmi Jadi Menteri, Jenderal Polri ini Tegaskan Arahan Dari Presiden Bukan Kapolri

Agus menegaskan, jika sudah mundur dari jabatan lamanya yaitu Wakapolri.

Agus Andrianto
{{caption}}
Agus Andrianto: Jenderal Polisi Pernah Mengemban 24 Jabatan, Kini Ditunjuk Jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus memulai kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1989.

Agus Andrianto
{{caption}}
Pemerintah Percepat Program Perumahan Senen, Warga Pinggir Rel Dapat Hunian Layak

Pemerintah Indonesia terus mempercepat Program Perumahan Senen untuk warga yang tinggal di sepanjang rel kereta api, memastikan mereka mendapatkan hunian layak dan nyaman.

hunian layak
{{caption}}
Seskab dan Dirut KAI Tinjau Progres Pembangunan Hunian Warga Senen, Target Selesai Juni 2026

Sekretaris Kabinet dan Dirut KAI meninjau langsung progres Pembangunan Hunian Warga Senen, memastikan tempat tinggal layak segera terwujud bagi masyarakat.

bumn
{{caption}}
Menteri PKP: Pembangunan Huntara Senen Wujudkan Hunian Layak dan Manusiawi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan 324 unit hunian sementara (huntara) di kawasan Senen adalah langkah cepat pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

angkasa pura
{{caption}}
Program Bedah Rumah di Papua akan Dimulai 27 April 2026

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

bedah rumah
{{caption}}
Menteri PKP Tinjau Hunian Warisan Bangsa Purwakarta, Prototipe Nasional Perumahan Terjangkau

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau proyek Hunian Warisan Bangsa Purwakarta, yang menjadi prototipe nasional perumahan terjangkau, menawarkan solusi hunian berkualitas bagi masyarakat luas.

hunian warisan bangsa purwakarta
{{caption}}
Pembangunan Rusun ASN Kejati Jabar Melesat, Lampaui Target Awal

Proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjukkan progres signifikan, melampaui target awal. Pembangunan Rusun ASN Kejati Jabar ini diharapkan selesai lebih cepat dari jadwal.

bp3kp jawa ii
{{caption}}
Kementerian PKP Alokasikan 3.107 Rumah untuk Program BSPS Papua Barat Daya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.107 rumah untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Barat Daya tahun ini, sebuah peningkatan signifikan yang bertujuan mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kual

bedah rumah
{{caption}}
Pemkab Sampang Bangun 19 Unit Rumah Layak Huni, Wujud Komitmen Tekan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Sampang melanjutkan komitmennya dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Sampang, tahun ini mengalokasikan anggaran untuk 19 unit. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

angka kemiskinan
{{caption}}
Pemkot Solok Percepat Pembangunan Rumah Terdampak Bencana, Pastikan Kesiapan Lahan

Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Perkim LH melakukan survei kesiapan lahan untuk Pembangunan Rumah Terdampak Bencana di Payo, Tanah Garam, demi memastikan proses konstruksi berjalan lancar dan tepat waktu.

bantuan bencana
{{caption}}
BTN Perkuat Komitmen Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo untuk Kesejahteraan Nasional

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional. Program BTN Dukung Program 3

btn
{{caption}}
BNPB Siap Bangun 49 Unit Hunian Tetap di Aceh Barat, Warga Terdampak Bencana Segera Punya Rumah Layak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera memulai pembangunan 49 unit hunian tetap di Aceh Barat bagi warga terdampak bencana, menjanjikan solusi perumahan yang aman dan layak.

aceh barat
{{caption}}
Aplikasi Imah Aing: Inovasi Pemprov Jabar Percepat Bantuan Rumah Rakyat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan aplikasi 'Imah Aing' untuk mempercepat penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

aplikasi imah aing