Usai Sambangi Program Perumahan di Skouw, Mendagri Cek BSPS di Kampung Nelayan Tanjung Ria

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Penghuni rumah mengaku belum pernah mendapatkan bantuan perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pertama yang ia terima selama menempati rumah tersebut.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk turun langsung ke lapangan.

KSP meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sungsang IV di Banyuasin, memastikan program pemberdayaan nelayan tepat sasaran dan tingkatkan kesejahteraan pesisir.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dampingi tim survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meninjau lokasi rencana Pembangunan KNMP Pasaman Barat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Nagari Maligi, untuk tahun 2026. Survei ini bertujuan memverifikasi ke

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memastikan Pembangunan KNMP Lampung Selatan di Desa Ketapang berjalan sesuai rencana, memberikan manfaat optimal bagi nelayan, dan berpotensi menjadi destinasi wisata baru.

Permintaan itu diajukan lantaran Mendagri Tito percaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya kemampuan fiskal.

Kolaborasi ini menargetkan ribuan rumah tak layak huni (RTLH) di Maluku Utara agar segera mendapatkan perbaikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Festival UMKM ini merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif.

Wiyagus menilai, kegiatan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Keberhasilan Otsus harus dibuktikan melalui program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Gubernur dapat mengupayakan kompensasi melalui daerah lain yang masih memiliki ketersediaan lahan untuk menjaga luasan LBS.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Kemendagri akan berperan aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan.

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.