Siap-Siap! Ada Dana Bedah Rumah Rp20 Juta dari Pemerintah, Cair Bulan Depan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya, menandai peningkatan signifikan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 5.525 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), menjadi langkah awal signifikan dalam mengatasi tingginya angka backlog perumahan di Bumi Anoa

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin penyaluran stimulan bencana tahap pertama untuk perbaikan rumah korban hidrometeorologi, menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan.

Pada tahun ini sudah ada 45.000 rumah tidak layak huni yang telah direnovasi dan di tahun depan rencananya ada 400.000.

Kolaborasi ini menargetkan ribuan rumah tak layak huni (RTLH) di Maluku Utara agar segera mendapatkan perbaikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mukomuko menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni pada 2025, dengan progres fisik mencapai 40%.

Berdasarkan data, sebanyak 26,9 juta rumah warga yang tidak layak huni.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengucurkan Rp2,86 miliar untuk program bedah rumah tidak layak huni bagi 143 warga, apakah bantuan ini cukup untuk mengubah nasib mereka dan kapan target penyelesaiannya?

Pemerintah Kota Kendari akan menerima Bantuan RTLH Kendari sebesar Rp2,4 miliar dari APBN untuk 121 unit rumah di tahun 2025. Simak detail penyalurannya!

Pemprov Kepri serius mendukung program nasional tiga juta rumah dengan mengalokasikan Rp5 miliar untuk Renovasi RTLH Kepri. Simak detail target dan dampaknya!

Menurut Fahri, masing-masing rumah mendapatkan alokasi dana sekitar Rp21,8 juta. Namun tantangan bukan hanya soal dana.

Meskipun BI Rate naik, pemerintah memastikan suku bunga KPR Subsidi tetap 5 persen untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan perumahan terjangkau.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.

Pemerintah Indonesia terus mempercepat Program Perumahan Senen untuk warga yang tinggal di sepanjang rel kereta api, memastikan mereka mendapatkan hunian layak dan nyaman.

Sekretaris Kabinet dan Dirut KAI meninjau langsung progres Pembangunan Hunian Warga Senen, memastikan tempat tinggal layak segera terwujud bagi masyarakat.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Turmudzi diminta membayar Rp10 juta ke kelurahan. Ia akhirnya dengan ikhlas membatalkan bantuan renovasi, padahal rumahnya sudah roboh dan tak layak ditempati.