LIVE

Siap-Siap! Ada Dana Bedah Rumah Rp20 Juta dari Pemerintah, Cair Bulan Depan

Fitrah mengatakan, penyaluran dana bedah rumah itu akan tersebar di berbagI penjuru wilayah Tanah Air, khususnya di 24 provinsi.

kementerian perumahan dan kawasan permukiman
Siap-Siap! Ada Dana Bedah Rumah Rp20 Juta dari Pemerintah, Cair Bulan Depan
Siap-Siap! Ada Dana Bedah Rumah Rp20 Juta dari Pemerintah, Cair Bulan Depan (merdeka.com)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mulai mencairkan anggaran program bedah rumah, alias bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kepada 38 ribu unit rumah tak layak huni (RTLH) mulai Oktober 2025. Masing-masing rumah nantinya akan mendapat bantuan dana Rp20 juta. 

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menyampaikan, total anggaran yang disiapkan untuk program bedah rumah di 2025 sebesar Rp850 miliar. 

Dana itu nantinya akan dialokasikan untuk 45.000 rumah tak layak huni, di mana 3.000 di antaranya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Dari 45.000 (unit rumah) verifikasinya sudah selesai 38.000 (unit rumah). Jadi harapan kita minggu depan itu bisa verifikasi. Sudah mulai bisa di-SK-kan," ujar Fitrah di sela acara akad Massal 26.000 KPR FLPP di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9).

Fitrah mengatakan, penyaluran dana bedah rumah itu akan tersebar di berbagI penjuru wilayah Tanah Air, khususnya di 24 provinsi. 

"Jadi kalau kita lihat RTLH yang paling tinggi, itu ada di Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi, semuanya ada sekitar 24 provinsi," imbuh dia. 

Cair Mulai Bulan Depan

Meskipun belum terverifikasi sepenuhnya, ia memastikan sebagian dana bedah rumah bakal mulai dicairkan per Oktober 2025 mendatang.  

"Sudah bisa mulai depan, pertengahan lah bisa cair. Tapi ini bertahap tidak langsung 38.000 (unit). Nah, dari 38.000 itu 3.000 (unit)-nya dari (anggaran) Kemensos, utamanya segmen kemiskinan ekstrem ada di Kemensos," jelasnya. 

"Total anggarannya itu sekitar Rp 850 miliar untuk 45.000 (unit BSPS)," terang dia. 

Rincian Dana Bedah Rumah

Adapun rincian dana Rp20 juta untuk program bedah rumah, sebanyak Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material. Sedangkan sisa Rp2,5 juta diberikan langsung ke masing-masing kepala keluarga (KK) untuk ongkos tukang. 

"Jadi mereka kan nggak bisa ngambil. Mereka cuma bisa ngambil Rp2,5 juta untuk ongkos tukang," kata Fitrah. 

Dari total kuota BSPS untuk 45.000 unit rumah, sebanyak 23.420 diberikan kepada rumah tak layak huni yang berlokasi di pedesaan. Sementara 14.539 unit untuk rumah di kawasan pesisir, dan 7.114 unit untuk wilayah perkotaan. 

"Yang paling banyak pesisir tuh kan di Sulawesi. Sulawesi yang paling banyak kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan sebagainya," pungkas Fitrah. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persebaya di BRI Super League: Bajul Ijo Akhiri keterpurukan, Bungkam Laskar Kie Raha

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Kekecewaan Dedi Mulyadi

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov Sultra Genjot Perbaikan Ribuan RTLH Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 5.525 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), menjadi langkah awal signifikan dalam mengatasi tingginya angka backlog perumahan di Bumi Anoa

Pemprov Sultra
{{caption}}
400.000 Rumah Tak Layak Huni Bakal Direnovasi pada 2026

Pada tahun ini sudah ada 45.000 rumah tidak layak huni yang telah direnovasi dan di tahun depan rencananya ada 400.000.

Maruarar Sirait
{{caption}}
Program BSPS Mengalir ke Maluku Utara, 50 Ribu RTLH Jadi Prioritas

Kolaborasi ini menargetkan ribuan rumah tak layak huni (RTLH) di Maluku Utara agar segera mendapatkan perbaikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

rumah
{{caption}}
36 KK di Mukomuko Terima Bantuan Rehabilitasi Rumah, Tingkatkan Kualitas Hunian Layak

Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mukomuko menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni pada 2025, dengan progres fisik mencapai 40%.

Rehabilitasi Rumah Mukomuko
{{caption}}
Pemerintah Siap Renovasi 400.000 Rumah Tak Layak Huni di 2026

Berdasarkan data, sebanyak 26,9 juta rumah warga yang tidak layak huni.

Presiden Prabowo
{{caption}}
143 Rumah Warga Rejang Lebong Dibedah, Anggaran Rp2,86 Miliar Disiapkan untuk Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengucurkan Rp2,86 miliar untuk program bedah rumah tidak layak huni bagi 143 warga, apakah bantuan ini cukup untuk mengubah nasib mereka dan kapan target penyelesaiannya?

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Fakta Menarik: Kendari Terima Rp2,4 Miliar APBN untuk Bantuan RTLH Kendari 2025, Berapa Unit?

Pemerintah Kota Kendari akan menerima Bantuan RTLH Kendari sebesar Rp2,4 miliar dari APBN untuk 121 unit rumah di tahun 2025. Simak detail penyalurannya!

Kendari
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemprov Kepri Gelontorkan Rp5 Miliar untuk Renovasi 100 RTLH, Dukung Program Tiga Juta Rumah

Pemprov Kepri serius mendukung program nasional tiga juta rumah dengan mengalokasikan Rp5 miliar untuk Renovasi RTLH Kepri. Simak detail target dan dampaknya!

Renovasi RTLH Kepri
{{caption}}
Dua Juta Rumah di Desa Bakal Direnovasi Pemerintah, Masing- Masing Dapat Rp21,8 Juta

Menurut Fahri, masing-masing rumah mendapatkan alokasi dana sekitar Rp21,8 juta. Namun tantangan bukan hanya soal dana.

renovasi rumah
{{caption}}
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

badan nasional pengelola perbatasan
{{caption}}
Pembangunan Rusun ASN Kejati Jabar Melesat, Lampaui Target Awal

Proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjukkan progres signifikan, melampaui target awal. Pembangunan Rusun ASN Kejati Jabar ini diharapkan selesai lebih cepat dari jadwal.

bp3kp jawa ii
{{caption}}
Mendagri Cek Progres Program 3 Juta Rumah di Tomohon, Pastikan Hunian Layak untuk MBR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau langsung Program 3 Juta Rumah di Tomohon, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

ekonomi daerah
{{caption}}
Kementerian Pekerjaan Umum Terlibat Pembangunan Huntara Senen untuk Warga Pinggir Rel

Kementerian Pekerjaan Umum akan dilibatkan dalam rencana Pembangunan Huntara Senen, menyediakan 1.000 unit hunian sementara bagi warga yang tinggal di pinggir rel, menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.

hunian sementara
{{caption}}
Pemerintah Genjot Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra

Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra, memastikan masyarakat tidak berlama-lama di penampungan sementara.

bencana hidrometeorologi
{{caption}}
Serahkan 120 Unit Huntap bagi Penyintas Bencana di Tapsel, Kasatgas Tito Apresiasi Kecepatan Pendataan Bupati

Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat.

badan pusat statistik (bps)
{{caption}}
Viral Warga Miskin di Serang Diminta Bayar Rp10 Juta Usai Dapat Bantuan Bedah Rumah, Ini Faktanya

Turmudzi diminta membayar Rp10 juta ke kelurahan. Ia akhirnya dengan ikhlas membatalkan bantuan renovasi, padahal rumahnya sudah roboh dan tak layak ditempati.

banten