36 KK di Mukomuko Terima Bantuan Rehabilitasi Rumah, Tingkatkan Kualitas Hunian Layak

Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mukomuko menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni pada 2025, dengan progres fisik mencapai 40%.

Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan menerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun anggaran 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga miskin dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan sehat sesuai standar.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko melaporkan bahwa pencairan bantuan telah memasuki tahap pertama. Progres rehabilitasi fisik rumah saat ini telah mencapai 40 persen, menunjukkan percepatan pengerjaan di lapangan yang signifikan.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Erik Mendiho, menyatakan bahwa target penyelesaian rehabilitasi diharapkan rampung pada November ini. Setiap KK penerima bantuan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp20 juta per rumah untuk perbaikan tersebut.

Mekanisme Pencairan dan Alokasi Dana Bantuan Rehabilitasi Rumah

Setiap Kepala Keluarga (KK) yang menjadi penerima manfaat dalam program Bantuan Rehabilitasi Rumah di Mukomuko ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp20 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai perbaikan rumah, dengan perincian yang jelas. Sebagian dana diperuntukkan bagi upah tukang, sementara sisanya digunakan untuk pembelian material bangunan.

Erik Mendiho menjelaskan bahwa dari total Rp20 juta, sebanyak Rp2,5 juta dialokasikan khusus untuk upah tukang. Proses pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, guna memastikan penggunaan dana yang efektif dan sesuai kebutuhan. Pada tahap pertama, warga menerima dana sebesar Rp8,7 juta, yang di dalamnya sudah termasuk Rp1,25 juta untuk pembayaran tenaga kerja.

Sisa dana pada tahap pertama tersebut kemudian digunakan untuk membeli bahan bangunan pokok yang diperlukan. Mekanisme ini dirancang untuk mempercepat proses rehabilitasi dan memastikan ketersediaan material esensial. Pengawasan ketat diterapkan untuk memastikan dana bantuan rehabilitasi rumah ini digunakan secara tepat sasaran.

Partisipasi Swadaya Masyarakat dan Pengawasan Proyek

Selain dukungan dana dari pemerintah, banyak warga penerima manfaat program Bantuan Rehabilitasi Rumah ini menunjukkan partisipasi swadaya yang tinggi. Mereka menyediakan material tambahan seperti pasir dan batu, terutama di wilayah yang memiliki sumber daya lokal. Contohnya adalah di Desa Sungai Ipuh, di mana masyarakat aktif berkontribusi.

Erik Mendiho mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat di Sungai Ipuh yang memanfaatkan batu dan pasir dari desa mereka. Kontribusi swadaya ini tidak hanya membantu mengurangi biaya, tetapi juga mempercepat proses rehabilitasi rumah. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program ini.

Meskipun ada partisipasi swadaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko tetap bertanggung jawab penuh atas pengadaan bahan dari dana pemerintah. Pengawasan ketat dilakukan oleh dinas untuk memastikan bahwa semua material yang dibeli sesuai standar. Ini menjamin kualitas Bantuan Rehabilitasi Rumah yang diberikan kepada warga.

Peningkatan Kualitas dan Standar Rehabilitasi Rumah

Program Bantuan Rehabilitasi Rumah ini berfokus pada perbaikan kualitas bangunan, bukan pembangunan ulang secara total. Perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian lantai tanah menjadi lantai semen, penambahan fasilitas kamar mandi, serta penguatan struktur bangunan. Tujuannya adalah menjadikan rumah lebih layak huni dan aman.

Untuk memastikan standar kualitas terpenuhi, terdapat fasilitator teknis yang bertugas mengawasi setiap tahapan rehabilitasi. Fasilitator ini memastikan bahwa setiap perbaikan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Pengawasan ini krusial untuk keberhasilan program Bantuan Rehabilitasi Rumah di Mukomuko.

Meskipun ada standar yang harus dipenuhi, desain akhir dari rehabilitasi tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing keluarga penerima manfaat. Erik Mendiho menegaskan bahwa pendekatan ini penting karena sifat program adalah rehabilitasi, bukan pembangunan rumah baru. Fleksibilitas ini memungkinkan perbaikan yang lebih personal dan relevan.

Sumber: AntaraNews