Pemprov Malut Genjot Program RTLH di Haltim, Ribuan Rumah Prasejahtera Bakal Direhabilitasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan Program RTLH di Halmahera Timur untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat prasejahtera, menargetkan rehabilitasi 1.200 unit rumah tahun ini.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) secara resmi meluncurkan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) pada Jumat, 6 Maret 2026. Inisiatif strategis ini bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat prasejahtera di wilayah tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret terhadap kebutuhan mendesak akan akses hunian yang sehat dan layak bagi warga.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pemprov Malut, Musrifah Alhadar, menjelaskan bahwa program ini mencakup tiga jenis pekerjaan utama. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan dapur sehat, renovasi rumah lama, serta pembangunan rumah baru. Setiap proses pembangunan akan didampingi langsung oleh fasilitator lapangan untuk memastikan spesifikasi teknis dan kualitas bangunan sesuai standar yang ditetapkan.

Peluncuran Program RTLH Maluku Utara ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sanitasi rumah tangga secara signifikan. Selain itu, program ini berupaya memastikan setiap rumah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan lingkungan yang layak. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bahkan telah meninjau langsung salah satu penerima manfaat RTLH di Desa Gulapapo, Haltim, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah provinsi.

Detail Implementasi Program RTLH Maluku Utara

Dalam implementasi Program RTLH Maluku Utara, peran fasilitator sangat krusial. Mereka bertugas mendampingi seluruh proses pembangunan di lapangan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Pendampingan ini memastikan bahwa setiap unit rumah yang dibangun atau direnovasi memenuhi standar teknis dan kualitas material yang telah ditentukan, sehingga hasilnya dapat bertahan lama dan aman bagi penghuninya.

Untuk pembangunan rumah baru, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp60 juta per unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 hingga 15 persen digunakan untuk upah pekerja, sementara sisanya diberikan dalam bentuk material bangunan. Material seperti bata, semen, dan kebutuhan konstruksi lainnya disediakan untuk memastikan kelancaran proses pembangunan.

Saat ini, proses pendataan awal dan verifikasi calon penerima manfaat terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga menyediakan desain standar rumah yang dicetak, memungkinkan penerima bantuan memantau kesesuaian pembangunan dengan mudah.

Peningkatan Target dan Dampak Sosial Program RTLH

Program RTLH Maluku Utara menunjukkan peningkatan signifikan dalam target rehabilitasi rumah. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 1.200 unit rumah, meningkat drastis dari 700 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemprov Malut dalam mempercepat penanganan masalah hunian tidak layak bagi warganya.

Kadisperkim Musrifah Alhadar, yang akrab disapa Ivo, menegaskan bahwa langkah ini dinilai sangat efektif dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat miskin. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup melalui hunian yang sehat dan layak.

Secara lebih luas, Program RTLH ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menekan angka kemiskinan. Dengan menyediakan hunian yang layak, diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat, dan mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Apresiasi Masyarakat dan Komitmen Pemerintah

Dampak positif Program RTLH Maluku Utara telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Pasangan Erwin Senangua (32) dan Sintya (26) dari Desa Gulapapo, Haltim, dengan haru menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Pemprov Malut atas bantuan yang diterima. Apresiasi ini menjadi bukti bahwa program pemerintah telah menyentuh langsung kehidupan warga.

Komitmen Pemprov Malut untuk terus melanjutkan dan memperluas program ini sangat kuat. Dengan adanya fasilitator yang mendampingi, serta alokasi anggaran yang jelas, diharapkan semua tahapan program dapat berjalan transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Maluku Utara.

Program ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemprov Malut terus berupaya menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya, khususnya bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses hunian yang layak dan sehat.

Sumber: AntaraNews