LIVE

Fakta Menarik: Kendari Terima Rp2,4 Miliar APBN untuk Bantuan RTLH Kendari 2025, Berapa Unit?

Pemerintah Kota Kendari akan menerima Bantuan RTLH Kendari sebesar Rp2,4 miliar dari APBN untuk 121 unit rumah di tahun 2025. Simak detail penyalurannya!

kendari
Pemerintah Kota Kendari akan menerima Bantuan RTLH Kendari sebesar Rp2,4 miliar dari APBN untuk 121 unit rumah di tahun 2025. Simak detail penyalurannya!
Pemerintah Kota Kendari akan menerima Bantuan RTLH Kendari sebesar Rp2,4 miliar dari APBN untuk 121 unit rumah di tahun 2025. Simak detail penyalurannya! (AntaraNews)

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, akan menerima alokasi dana signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan ini mencapai Rp2,4 miliar dan dijadwalkan untuk tahun anggaran 2025 mendatang, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti Saud, mengonfirmasi jumlah unit yang akan dibedah. "Bantuan pemerintah pusat untuk RTLH di Kota Kendari ada 121 unit kuotanya," kata Satria Damyanti. Setiap unit RTLH yang terpilih akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, yang dialokasikan untuk pembelian material bangunan dan biaya tukang.

Program Bantuan RTLH Kendari ini bertujuan untuk mengurangi angka rumah tak layak huni di seluruh kecamatan Kota Kendari. Proses verifikasi ketat sedang dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Detail Alokasi dan Mekanisme Bantuan RTLH Kendari

Total bantuan APBN sebesar Rp2,4 miliar ini akan didistribusikan untuk perbaikan 121 unit RTLH yang tersebar di berbagai wilayah Kota Kendari. Angka Rp20 juta per unit rumah mencakup dua komponen utama, yaitu pembelian bahan bangunan esensial dan upah bagi pekerja atau tukang yang terlibat dalam proses renovasi.

Satria Damayanti Saud menjelaskan bahwa saat ini, "Ini sekarang tim verifikator lagi turun ke lapangan untuk cek rumah masyarakat yang akan dapat bantuan dari APBN," ujarnya. Langkah ini krusial untuk mengidentifikasi kondisi riil rumah-rumah yang diajukan serta memastikan kelayakan calon penerima bantuan. Verifikasi ini menjadi gerbang awal sebelum dana Bantuan RTLH Kendari disalurkan.

Uniknya, program Bantuan RTLH Kendari ini menekankan pada aspek swadaya masyarakat. Pemerintah hanya bertugas menyediakan bahan bangunan yang diperlukan, sementara pengerjaan fisik renovasi diharapkan dilakukan oleh pemilik rumah dibantu oleh masyarakat setempat atau tetangga. Konsep ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap program.

Keterlibatan aktif dari warga, baik pemilik rumah maupun komunitas sekitar, menjadi kunci keberhasilan. "Karena memang bantuan ini dituntut swadaya dari masyarakat setempat, baik pemilik rumah atau tetangganya," terang Satria, menegaskan pentingnya partisipasi kolektif dalam mewujudkan hunian yang lebih layak.

Verifikasi Data dan Sumber Dana Lain untuk Bantuan RTLH Kendari

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, proses verifikasi tidak hanya mengandalkan tinjauan lapangan. Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) juga menjadi acuan penting dalam menentukan kelayakan penerima Bantuan RTLH Kendari. Warga yang rumahnya dicek akan disesuaikan dengan data ini, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Apabila ada warga yang kondisi rumahnya layak namun tidak terdaftar dalam DTSEN, tim verifikator akan melakukan verifikasi ulang. "Kalau warganya tidak masuk di data diverifiksi ulang lagi, dicari yang layak," jelas Satria Damayanti, menunjukkan fleksibilitas dan komitmen untuk tidak meninggalkan warga yang membutuhkan.

Selain dari APBN, Kota Kendari juga telah mengimplementasikan program bedah RTLH melalui sumber dana lain. Pemerintah Kota Kendari sendiri telah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membedah 20 unit RTLH. Ini menunjukkan inisiatif lokal yang kuat dalam mengatasi permasalahan perumahan.

Dukungan juga datang dari pemerintah provinsi. Satria menambahkan, "Kalau intervensi dari APBD provinsi juga sudah ada bantuan bedah rumah 20 unit, itu nilai Rp50 juta per unit." Angka ini lebih besar per unitnya dibandingkan dengan bantuan dari APBN, menunjukkan variasi dukungan dan prioritas dari berbagai tingkatan pemerintahan dalam program Bantuan RTLH Kendari.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
4 Orang Jadi Tersangka Korupsi Penjualan BBM, Negara Rugi Rp 486 Miliar

{{caption}}
Kebakaran TPA Jatiwaringin Tangerang Meluas hingga Dua Hektare

{{caption}}
Nadiem Mengaku Tak Mampu Bayar Uang Pengganti Rp 809 Miliar

{{caption}}
Jaksa: Vonis Nadiem Makarim Bukan Soal Menang Kalah

{{caption}}
Hal Memberatkan dan Meringankan Vonis Nadiem Makarim

{{caption}}
DPR Minta Anggaran Riset Lebih dari Rp 4 Triliun

Topik Terkait
{{caption}}
Verifikasi RTLH NTB: 50 Unit Rumah Kumuh Disiapkan untuk Rehabilitasi Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Verifikasi RTLH NTB
{{caption}}
Pemkot Banjarbaru Targetkan 100 Unit Bedah Rumah Banjarbaru 2026 untuk Warga Kurang Mampu

Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen wujudkan hunian layak bagi warganya. Melalui program Bedah Rumah Banjarbaru 2026, 100 unit rumah tidak layak huni akan diperbaiki, memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.

Bedah Rumah Banjarbaru
{{caption}}
Pemerintah Tingkatkan Target Renovasi Rumah NTT Jadi 5.000 Unit, Dorong Kesejahteraan Warga

Pemerintah Indonesia berencana merenovasi 5.000 unit rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini, peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, demi mewujudkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong ekonomi lokal melalui p

Renovasi Rumah NTT
{{caption}}
Renovasi Rumah Miskin OKU: Pemkab Targetkan 61 Unit Hunian Layak Tahun Ini

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menargetkan renovasi 61 unit rumah warga miskin di 13 kecamatan tahun ini, sebagai upaya mewujudkan hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Renovasi Rumah Miskin OKU.

Renovasi Rumah Miskin OKU
{{caption}}
Pemprov Kepri Usulkan Pembangunan 200 RTLH di Lingga, Tingkatkan Kualitas Hidup Warga

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan pembangunan 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lingga kepada pemerintah pusat, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Prabowo Subianto
{{caption}}
36 KK di Mukomuko Terima Bantuan Rehabilitasi Rumah, Tingkatkan Kualitas Hunian Layak

Sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mukomuko menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni pada 2025, dengan progres fisik mencapai 40%.

Rehabilitasi Rumah Mukomuko
{{caption}}
143 Rumah Warga Rejang Lebong Dibedah, Anggaran Rp2,86 Miliar Disiapkan untuk Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengucurkan Rp2,86 miliar untuk program bedah rumah tidak layak huni bagi 143 warga, apakah bantuan ini cukup untuk mengubah nasib mereka dan kapan target penyelesaiannya?

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Siap-Siap! Ada Dana Bedah Rumah Rp20 Juta dari Pemerintah, Cair Bulan Depan

Fitrah mengatakan, penyaluran dana bedah rumah itu akan tersebar di berbagI penjuru wilayah Tanah Air, khususnya di 24 provinsi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemprov Kepri Gelontorkan Rp5 Miliar untuk Renovasi 100 RTLH, Dukung Program Tiga Juta Rumah

Pemprov Kepri serius mendukung program nasional tiga juta rumah dengan mengalokasikan Rp5 miliar untuk Renovasi RTLH Kepri. Simak detail target dan dampaknya!

Renovasi RTLH Kepri
{{caption}}
Pemprov Sultra Gelar Pasar Murah LPG 3 Kg, Atasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Disperindag menggelar pasar murah LPG 3 Kg di Kendari untuk mengatasi kelangkaan dan praktik penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga di masyarakat, sekaligus memastikan distribusi merata.

disperindag sultra
{{caption}}
BMKG: Delapan Wilayah di Sultra Berpotensi Hujan Ringan Hari Ini, Simak Prakiraan Cuaca Sultra Terbaru

BMKG merilis Prakiraan Cuaca Sultra hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, dengan delapan wilayah berpotensi diguyur hujan ringan. Ketahui detail lengkapnya untuk aktivitas Anda.

bmkg
{{caption}}
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat Sultra Disertai Angin Kencang hingga 13 Juni 2026

BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat Sultra yang dapat disertai guntur dan angin kencang di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara hingga 13 Juni 2026. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terh

bencana hidrometeorologi
{{caption}}
Razia Narkoba Polda Sultra: Dua Pengunjung THM Kendari Positif Narkotika

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mengamankan dua pengunjung tempat hiburan malam di Kendari yang positif narkotika dalam razia gabungan. Simak detail razia narkoba Polda Sultra ini dan upaya pencegahan peredaran gelap narkoba yang terus digencarkan

berantas narkoba
{{caption}}
Menkopolkam Ajak Pemda Sulawesi Perkuat Sinergi Demi Stabilitas dan Kesejahteraan

Menkopolkam Djamari Chaniago menyerukan pemerintah daerah di Sulawesi untuk memperkuat sinergi, menjaga stabilitas keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

apresiasi pemda
{{caption}}
Kunjungan Menko Polhukam dan Mendagri Pastikan Program Sekolah Rakyat Kendari Berjalan Optimal

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Menteri Dalam Negeri meninjau langsung Sekolah Rakyat Kendari, memastikan program strategis nasional ini berjalan optimal dan mendapatkan dukungan penuh.

boarding school
{{caption}}
Bantuan Bank Jatim Banyuwangi Perkuat Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Bank Jatim salurkan bantuan mobil pelayanan keliling dan rehabilitasi RTLH untuk Pemkab Banyuwangi. Simak bagaimana Bantuan Bank Jatim Banyuwangi ini tingkatkan akses layanan publik hingga ke pelosok dan wujudkan pembangunan inklusif.

adminduk
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Tuntaskan Verifikasi 687 Rumah Tidak Layak Huni, Prioritaskan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menuntaskan verifikasi 687 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk memastikan data akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran, menjadi langkah serius dalam program Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Aceh Barat.

aceh barat
{{caption}}
Pemkab Sigi Ajak Kades Aktif Laporkan RTLH, Percepat Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong kepala desa untuk proaktif melaporkan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya, sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

bantuan perumahan
{{caption}}
Pemkab Sigi Dorong Kades Aktif Laporkan Rumah Tidak Layak Huni untuk Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Sigi secara aktif mendorong kepala desa untuk melaporkan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penyaluran bantuan.

bantuan rumah
{{caption}}
Renovasi Rumah Kemensos: 31 Hunian Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Tabanan Direnovasi Mulai Juni 2026

Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat merenovasi 31 rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat di Tabanan, Bali, sebagai bagian dari program Rumah Sejahtera Terpadu, ditargetkan mulai Juni 2026. Simak detail program Renovasi Rumah Kemensos ini yang juga.

baubau
{{caption}}
Wakil Ketua DPR RI Kawal Optimalisasi KUR Perumahan dan Renovasi RTLH di Bandung

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

cucun ahmad syamsurijal