Kesejahteraan Warga Hulu: Kunci Utama Pengendalian Banjir Bandung Raya

Legislator menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan warga hulu sebagai strategi kunci pengendalian banjir Bandung. Kolaborasi hulu-hilir dan dampak perubahan fungsi lahan menjadi fokus utama.

Persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Bandung Raya tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan hulu merupakan kunci utama dalam strategi pengendalian banjir di provinsi tersebut. Hal ini disampaikan Jajang dalam keterangannya di Bandung, Sabtu (2/5).

Jajang Rohana menyoroti bahwa keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi masyarakat hulu dan dampak banjir di hilir sangat erat. Kebutuhan ekonomi warga hulu sering kali mendorong pembukaan lahan, yang pada akhirnya mengurangi daya serap air tanah dan meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Oleh karena itu, kolaborasi antara penduduk hulu dan hilir menjadi esensial untuk mencari solusi berkelanjutan.

Ia mengusulkan agar wilayah hilir turut berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat hulu. “Ini harus ada kolaborasi antara penduduk hulu dan hilir. Bagi penduduk hilir kalau terjadi hujan, akan menjadi bencana. Sedangkan orang hulu juga perlu kehidupan, makanya membuka lahan,” ujarnya. “Oleh karena itu, harus ada kebersamaan. Jadi orang yang ada di hilir ini juga harus berkontribusi untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di hulu,” tambahnya.

Ancaman Banjir dan Perubahan Fungsi Lahan di Hulu

Perubahan penggunaan lahan di wilayah hulu telah menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagai salah satu faktor pemicu risiko banjir yang semakin besar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, mengungkapkan data yang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade terakhir, tercatat sebanyak 942,68 hektare lahan hijau telah beralih fungsi menjadi bangunan.

Perubahan drastis ini memiliki konsekuensi langsung terhadap lingkungan. “Perubahan penggunaan lahan ini menjadi perhatian serius, karena berpengaruh langsung terhadap berkurangnya area resapan air dan meningkatnya limpasan permukaan,” jelas Zeis. Kondisi ini secara signifikan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga mempercepat aliran permukaan dan memperparah potensi banjir.

Salah satu contoh nyata terlihat di Kecamatan Cimenyan, di mana luas pemukiman bertambah 584,90 hektare. Peningkatan ini sejalan dengan berkurangnya lahan pertanian sebesar 582,4 hektare. Fenomena ini mengindikasikan adanya tekanan pembangunan yang kuat di wilayah hulu, seringkali didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Kolaborasi Hulu-Hilir dan Solusi Konservasi Lingkungan

Menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk melakukan penataan kawasan secara menyeluruh. Upaya ini termasuk mendorong perubahan pola ekonomi masyarakat agar selaras dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa masyarakat akan diarahkan untuk beralih ke sektor tanaman keras. Tanaman seperti teh dan kopi dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pertanian sayuran intensif yang seringkali membutuhkan pembukaan lahan lebih luas dan berpotensi erosi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memulihkan fungsi konservasi wilayah hulu.

“Saya mengeluarkan Pergub pengembalian kawasan Bandung Selatan jadi kawasan tanaman keras. Mau kopi, mau teh, mau apa lagi juga tidak apa-apa, bagaimana caranya? Sudah lah provinsi siap mengeluarkan uang, sudah dimulai kan dari sekarang,” ungkap Dedi Mulyadi. Pihaknya berharap, pendekatan melalui aspek kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di wilayah hulu ini dapat secara efektif menekan risiko banjir di Bandung Raya.

Sumber: AntaraNews