DPRD Jawa Barat

Komisi III DPRD Jabar mendorong penguatan modal PT BPR Cirebon Jabar. Kinerja positif dan prospek baik diharapkan memperluas layanan dan tingkatkan kontribusi ekonomi daerah.

Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menekankan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 dalam menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terutama di Cirebon.

Anggota DPRD Jawa Barat mendorong percepatan perbaikan irigasi tersier di Sumedang, langkah vital untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin ketahanan pangan daerah.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.

Legislator menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan warga hulu sebagai strategi kunci pengendalian banjir Bandung. Kolaborasi hulu-hilir dan dampak perubahan fungsi lahan menjadi fokus utama.

Komisi II DPRD Jawa Barat mendesak **Transformasi Koperasi Depok** dari model konvensional menjadi lembaga investasi modern guna memperkuat daya saing ekonomi kerakyatan di tengah dinamika pasar.

Penggeledahan KPK di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung menjadi sorotan, terkait kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Anggota DPRD Jabar menyoroti keberhasilan pengamanan arus mudik Kuningan dan balik Lebaran 2026, berkat koordinasi apik antarinstansi serta dukungan infrastruktur jalan yang memadai, memberikan rasa aman bagi pemudik.

Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan desain toilet sekolah di SMAN 20 Kota Bekasi tidak memiliki ventilasi memadai, berpotensi mengganggu kenyamanan belajar siswa dan menambah daftar masalah proyek yang terlambat.

Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan kesenjangan fasilitas RSUD Karawang yang signifikan, terutama alat diagnostik dan dokter subspesialis, padahal berstatus rumah sakit rujukan regional.

Proyek Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Kutawaringin di Kabupaten Bandung senilai Rp1,3 miliar rusak sebelum dipakai. DPRD Jawa Barat menolak perbaikan menggunakan APBD dan menuntut pertanggungjawaban vendor.

Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti proyek "Sekolah Maung" gagasan Gubernur Dedi Mulyadi yang belum terdaftar di APBD 2026, memicu pertanyaan tentang perencanaan dan efisiensi anggaran.

Anggota DPRD Jawa Barat menilai Raperda Kebudayaan Jabar akan membawa dampak positif bagi Cirebon, menjadikannya payung hukum penting untuk pemajuan budaya di provinsi tersebut.

DPRD Jabar menekankan pentingnya integrasi Regulasi Kebudayaan Jabar yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan, serta melibatkan semua pihak untuk menjaga keberagaman.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Goena berharap BK Award 2025 menjadi pemicu peningkatan kualitas kinerja legislator, bukan hanya seremonial belaka.

Tingginya angka Pekerja Migran Indramayu Cirebon menunjukkan kebutuhan mendesak akan perluasan lapangan kerja lokal. DPRD Jabar mendesak langkah strategis untuk menekan arus migrasi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menekankan pentingnya APBD 2026 yang berpihak pada kebutuhan dasar warga. Legislatif dituntut lebih cermat mengawal setiap anggaran.

Doni, saat rapat paripurna, meminta interupsi untuk menyuarakan aspirasi daerah pemilihannya soal tambang.

Doni menyampaikan nasib para pegawai perusahaan tambang di Kabupaten Bogor.

Anggota DPRD Jabar mendesak pengetatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah temuan lemahnya koordinasi, kualitas dapur, dan ribuan kasus keracunan, memicu pertanyaan tentang efektivitasnya.