Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Dompu mempercepat pembangunan 17 Gerai Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.

Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat bersepakat merevitalisasi pendidikan vokasi secara inovatif untuk memutus tren pengangguran terdidik yang didominasi lulusan formal, membuka peluang ekonomi baru di sektor pariwisata dan sumber daya alam.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT mencatat realisasi Belanja Kemenkes NTT pada triwulan I 2026 mencapai Rp45,87 miliar, menunjukkan kinerja positif dalam mendukung layanan kesehatan dan pendidikan.

Anggota DPR RI H Ruslan Daud berharap perpanjangan Dana Otsus Aceh dapat disahkan paling cepat 2026 atau 2027, dengan fokus pada pengembalian besaran dana, pemerataan, dan alokasi khusus untuk pendidikan agama.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Medan bukan sekadar pemenuhan gizi, melainkan strategi Pemkot Medan untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pedagang pasar tradisional dan UMKM.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan infrastruktur pariwisata Bali. Hal ini penting untuk menjaga kontribusi signifikan Bali terhadap ekonomi nasional dan mengatasi berbagai tantangan.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan membangun kembali dua sekolah yang rusak akibat banjir bandang di Nagan Raya, Aceh, memastikan kelanjutan proses belajar mengajar bagi ratusan siswa. Pembangunan Sekolah Nag

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengumumkan 5.000 unit rumah akan dibedah di NTT pada tahun 2026, sebuah lompatan signifikan dalam Program Bedah Rumah NTT untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melaksanakan shalat Idul Fitri di Batusangkar, Tanah Datar, mempererat silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat, meskipun sempat diguyur hujan.

Hari Raya Idul Fitri 1447 H menjadi momentum penting bagi masyarakat Aceh untuk bangkit dari kesulitan pasca-bencana banjir, dengan pesan spiritual dari Khatib Zulkhaizir dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang menegaskan dukungan pemerint

Presiden Prabowo Subianto merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 H di Aceh Tamiang, bersama masyarakat terdampak bencana. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi lokal, terutama melalui bantuan Meugang.

Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan bantuan daging meugang untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi, memastikan tradisi Idul Fitri tetap dirayakan dan meringankan beban warga.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memastikan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya telah disampaikan langsung kepada DPR RI, meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh 2026 demi percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana, serta penguatan fiskal daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi Dana Pemulihan Bencana sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan pemulihan dan mitigasi risiko masa depan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Kasatgas PRR, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat Percepatan Pemulihan Pascabencana Pidie Jaya, termasuk penyaluran bantuan dan penanganan pengungsi.

Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menyiapkan **Bantuan Pangan Bulog OKU Raya** berupa beras dan minyak goreng untuk 162.842 jiwa menjelang Idul Fitri 1447 H, meringankan beban masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan masih menanti regulasi dari pemerintah pusat terkait Pencairan THR ASN dan PPPK, termasuk nasib PPPK paruh waktu yang belum jelas. Simak detailnya!