Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat dan daerah bersinergi mengakselerasi Penanganan RTLH Gunung Mas, menargetkan 275 unit rumah tidak layak huni tertangani pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw melalui PT Pos Indonesia menyalurkan Bansos Tambrauw tahap II senilai Rp3,17 miliar kepada 4.100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menggenjot perluasan cakupan air bersih, menargetkan ribuan sambungan baru bagi warga. Simak strategi Pemkab PPU, dukungan pemerintah pusat, dan Otorita IKN dalam mewujudkan akses air bersih yang merata.

Pemerintah pusat serius mengkaji pembangunan infrastruktur pengamanan untuk mengatasi abrasi Pantai Kura-kura di Bengkayang, Kalimantan Barat, yang mengancam pariwisata dan ekonomi lokal, serta membutuhkan dukungan penuh.

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam upaya pemulihan keamanan Wamena, Papua Pegunungan, pascakonflik. Simak langkah konkret yang diambil untuk masyarakat terdampak.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan gencar mendorong sinkronisasi program percepatan pembangunan daerah. Upaya ini bertujuan mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DJPb Provinsi NTT melaporkan realisasi belanja pendidikan NTT mencapai Rp541,42 miliar per April 2026, bukti nyata komitmen pemerintah tingkatkan kualitas SDM dan IPM.

Pemerintah Kabupaten Dompu mempercepat pembangunan 17 Gerai Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.

Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat bersepakat merevitalisasi pendidikan vokasi secara inovatif untuk memutus tren pengangguran terdidik yang didominasi lulusan formal, membuka peluang ekonomi baru di sektor pariwisata dan sumber daya alam.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT mencatat realisasi Belanja Kemenkes NTT pada triwulan I 2026 mencapai Rp45,87 miliar, menunjukkan kinerja positif dalam mendukung layanan kesehatan dan pendidikan.

Anggota DPR RI H Ruslan Daud berharap perpanjangan Dana Otsus Aceh dapat disahkan paling cepat 2026 atau 2027, dengan fokus pada pengembalian besaran dana, pemerataan, dan alokasi khusus untuk pendidikan agama.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Medan bukan sekadar pemenuhan gizi, melainkan strategi Pemkot Medan untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pedagang pasar tradisional dan UMKM.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan infrastruktur pariwisata Bali. Hal ini penting untuk menjaga kontribusi signifikan Bali terhadap ekonomi nasional dan mengatasi berbagai tantangan.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan membangun kembali dua sekolah yang rusak akibat banjir bandang di Nagan Raya, Aceh, memastikan kelanjutan proses belajar mengajar bagi ratusan siswa. Pembangunan Sekolah Nag

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengumumkan 5.000 unit rumah akan dibedah di NTT pada tahun 2026, sebuah lompatan signifikan dalam Program Bedah Rumah NTT untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia berencana merenovasi 5.000 unit rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini, peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, demi mewujudkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong ekonomi lokal melalui p

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di pusat, mulai dari rehabilitasi pascabencana hingga implementasi MoU Helsinki.