Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan infrastruktur pariwisata Bali. Hal ini penting untuk menjaga kontribusi signifikan Bali terhadap ekonomi nasional dan mengatasi berbagai tantangan.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan membangun kembali dua sekolah yang rusak akibat banjir bandang di Nagan Raya, Aceh, memastikan kelanjutan proses belajar mengajar bagi ratusan siswa. Pembangunan Sekolah Nag

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengumumkan 5.000 unit rumah akan dibedah di NTT pada tahun 2026, sebuah lompatan signifikan dalam Program Bedah Rumah NTT untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia berencana merenovasi 5.000 unit rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini, peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, demi mewujudkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong ekonomi lokal melalui p

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di pusat, mulai dari rehabilitasi pascabencana hingga implementasi MoU Helsinki.

Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panik buying terkait isu kenaikan BBM yang beredar, menegaskan belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dengan pola empat hari kerja di kantor. Penerapan WFH ASN Sulbar ini bertujuan utama untuk efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

DPRD dan Pemprov Bangka Belitung bersepakat mengusulkan penundaan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) karena kekhawatiran dampak pada pengurangan PPPK dan kondisi APB

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh 2026 demi percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana, serta penguatan fiskal daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi Dana Pemulihan Bencana sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan pemulihan dan mitigasi risiko masa depan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Kasatgas PRR, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat Percepatan Pemulihan Pascabencana Pidie Jaya, termasuk penyaluran bantuan dan penanganan pengungsi.

Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menyiapkan **Bantuan Pangan Bulog OKU Raya** berupa beras dan minyak goreng untuk 162.842 jiwa menjelang Idul Fitri 1447 H, meringankan beban masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan masih menanti regulasi dari pemerintah pusat terkait Pencairan THR ASN dan PPPK, termasuk nasib PPPK paruh waktu yang belum jelas. Simak detailnya!

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengerahkan seluruh kekuatan untuk percepat pemulihan pascabencana di Sumatera, menunjukkan komitmen pemerintah pusat.

Anggota DPR RI Hendry Munief perkuat silaturahmi dengan pelaku UMKM Riau jelang Ramadhan, menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dan mendorong kemajuan usaha mereka.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau langsung pembangunan jembatan bailey di Agam, Sumatera Barat, sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana dan dukungan terhadap arahan Presiden.

Pemerintah pusat menyalurkan dana stimulan sebesar Rp75 juta untuk Bantuan Perbaikan Rumah Terdampak Banjir di Kota Pariaman. Simak rincian dan mekanisme pencairannya.

Pengamat politik Unhas Prof. Armin Arsyad menilai sikap Pemprov Sulsel sudah sesuai aturan terkait Pemekaran Luwu Raya, khususnya pembentukan DOB Luwu Tengah, karena prasyarat administratif telah tuntas sejak 2012.