Ada Demo di Jakarta Hari Ini, Catat Lokasi yang Perlu Dihindari

Demo bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/10/2026) mulai pukul 10.00 WIB. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi kepadatan.

Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram @tmcpoldametro. Titik kumpul massa tersebar di empat lokasi, yakni Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani.

"Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional," tulis akun tersebut.

Masyarakat diminta menghindari kawasan terdampak, menggunakan rute alternatif, menyesuaikan waktu perjalanan, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

"Pantau informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas melalui akun media sosial @tmcpoldametrojaya," tulis akun tersebut.

Komite Sadar Gelar Demo Jakarta di Bundaran HI

Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) akan kembali menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, menyebut aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pada 20 Oktober lalu. Mereka menuntut negara bertanggung jawab dan tidak menjadikan rakyat sekadar objek dalam penyelenggaraan negara.

"Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan," kata Namoradiarta Siahaan.

Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dinilai wajib merealisasikan janji politik dalam Asta Cita, bukan sekadar retorika. Menurutnya, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar itu, Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Menetapkan status bencana nasional, menjerat korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
2. Mengarahkan APBN bagi kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik yang berkedok program populis, seperti MBG dan KDMP.
3. Menurunkan biaya pendidikan dan memastikan akses layanan dasar yang merata.
4. Mengakhiri penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas KKN.
5. Memulihkan kebebasan berpendapat, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.