Rencana Obligasi Jakarta Usai Bertemu Menkeu, Pramono Tunggu Arahan Pusat

Rencana penerbitan Obligasi Jakarta kembali mengemuka setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Pramono menyebut pembahasan obligasi masuk dalam agenda pertemuan, namun keputusan final berada pada pemerintah pusat.

Ia menjelaskan pertemuan juga membahas sejumlah isu keuangan daerah, mulai dari dana bagi hasil hingga ruang fiskal Jakarta.

“Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LDP, kemudian pemenuhan apa, ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan, dan juga obligasi,” kata Pramono di Kampung Tanah Harapan, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, Pramono belum membeberkan hasil konkret dari pertemuan tersebut, termasuk soal kelanjutan rencana penerbitan instrumen pembiayaan daerah itu ataupun persetujuan dari pemerintah pusat.

“Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono.

Ia kembali menegaskan sikap Pemprov DKI terhadap rencana tersebut.

“Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat,” tegasnya.

APBN untuk Transportasi, Hunian, dan Sekolah di Jakarta

Sebelumnya, Pramono Anung bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta untuk membahas sejumlah rencana pembangunan ibu kota.

Pertemuan itu berlangsung tertutup, mencakup dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi transportasi publik hingga renovasi gedung sekolah. Pramono menyampaikan hasil pertemuan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @pramonoanungw, Selasa (27/10/2026).

“Selain berkeliling melihat Balai Kota, kami berdiskusi sejumlah rencana pembangunan Jakarta ke depan. Salah satunya, dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta,” tulis Pramono.

Di luar infrastruktur, ia juga menyebut dukungan Kementerian Keuangan terhadap keberlanjutan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menghadirkan program beasiswa LPDP Jakarta.