BNPP

BNPP RI memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran IPKP 2026. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pusat-daerah dan mencapai pembangunan yang merata di kawasan perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperbarui metodologi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Maritim (IPKP) 2026 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, menarik perhatian pada potensi pembangunan berkelanjutan.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menekankan pentingnya Sinergi Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui koordinasi pusat-daerah untuk percepatan kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempercepat penataan ruang di wilayah eks OBP Simantipal dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, demi kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

Pemerintah Indonesia menargetkan renovasi rumah perbatasan sebanyak 15.000 unit di wilayah perbatasan dan terpencil, sebuah langkah signifikan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mendagri mengingatkan ASN Kemendagri dan BNPP agar terus membantu Pemda serta Kementerian/Lembaga, terutama dalam menjalankan program prioritas Presiden.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kalimantan Barat mengalami lonjakan signifikan pelintas dari Malaysia menjelang Lebaran 2026, dengan 1.510 orang masuk pada H-2 Idul Fitri 1447 Hijriah, menunjukkan kesiapan layanan perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memastikan penguatan layanan dan pengawasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas jelang Lebaran, menjamin kelancaran Layanan Lintas Batas Entikong.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di PLBN Sebatik, Kalimantan Utara, menyusul lonjakan arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah, memastikan kelancaran dan keamanan bagi pelintas.

Berdasarkan rekapitulasi data Selasa, 17 Maret 2026, total pelintas mencapai 5.436 orang, terdiri atas 2.111 orang keberangkatan dan 3.325 orang kedatangan.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kaltara meluruskan isu desa hilang akibat perubahan batas negara Indonesia Malaysia. Simak detail kesepakatan dan dampak bagi masyarakat perbatasan.

Laporan BNPP mengenai pergeseran wilayah tiga desa di Nunukan ke Malaysia memicu alarm nasional perbatasan, menyoroti rapuhnya pengelolaan tapal batas dan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Simak selengkapnya di sini.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung perlindungan masyarakat lintas negara secara tertib, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam Pembangunan Perbatasan, menjadikan wilayah pinggiran sebagai prioritas untuk pemerataan ekonomi dan pertahanan negara.

Anggota DPR RI mengusulkan penambahan PLBN di Papua Selatan. Langkah ini krusial untuk membendung penyelundupan narkoba dan kejahatan lintas batas lainnya di perbatasan RI-PNG.

Peluncuran Festival Budaya Biak 2025 di Biak menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali warisan leluhur suku Biak, sekaligus persiapan menuju festival internasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinergitas dalam memaksimalkan peran PLBN Sebatik di Nunukan untuk menggerakkan ekonomi warga perbatasan. Apa saja tantangan yang disoroti?

Mendagri menjelaskan, tugas pertama BNPP ialah menjaga perbatasan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).