Di sektor pembangunan manusia, Ateh juga menemukan ada program yang belum berjalan optimal. Contohnya, dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) terus mengawasi penggunaan anggaran, baik di kota hingga kabupaten. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah pusat hingga daerah bisa mengikuti hasil review dan rekomendasi dari BPKP.

Ateh merinci, kontribusi penyelamatan keuangan negara tersebut bersumber dari efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun. Kemudian, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 66,66 triliun selama semeter I 2022. Ini merupakan penghematan dari berbagai aspek.

Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP telah berkontribusi senilai Rp23,78 triliun pada keuangan negara pada kuartal I-2022. Kontribusi tersebut mencakup 29 isu strategis pembangunan dan 960 program kerja yang diawasi BPKP.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga akan melakukan audit pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini dilakukan untuk mencari tahu berapa anggaran dibutuhkan dan kekurangan untuk pembangunan proyek kereta cepat tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan sinergi untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Utang tersebut muncul berawal dari alokasi anggaran di awal tahun yang belum semuanya terpenuhi sebagaimana pagu anggaran yang diusulkan.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku, telah memetik banyak pelajaran selama satu tahun menangani pandemi Covid-19. Bahkan dirinya menemukan empat hal agar program pemerintah bisa berjalan lebih efektif.

Kedua, perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa masa darurat sangat lemah. Ketiga, pemilihan penyedia barang dan jasa tidak memadai. Keempat, banyak terjadi ketidakwajaran harga.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana memaparkan hasil audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepanjang 2018. Dari hasil audit ditemukan, gagal bayar atau defisit yang ditanggung oleh perusahaan hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp 9,1 triliun.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai mengaudit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dilakukan BPJS Kesehatan. Hasilnya, perseroan masih mengalami defisit keuangan yang terus membengkak dari tahun ke tahun.